Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Makassar Terima Bantuan Sosial

MAKASSAR - Kementeri Dalam Negeri ( Kemendagri ) telah mengatensi sejumlah daerah agar secepatnya merampungkan program Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ).

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No. 440/3929/SJ tentang penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian bahkan mengatensi daerah agar tak ragu menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) masing-masing untuk menyokong hal ini.

Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diketahui belum begitu fokus melakukan pemulihan ekonomi, mengingat belum ada program khusus di sektor tersebut yang didorong.



Meski demikian, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto meyakinkan bantuan sosial dari pemerintah pusat tidak lama lagi akan disebar di masyarakat. Syaratnya, harus mengantongi kartu khusus yang akan diberikan Pemkot Makassar.

"Jadi kami ada 70.000 kartu akan dibagi. Saya berharap kartu ini dibagi dan menjadi bagian dari vaksinasi. Jadi saya mengimbau pemegang kartu ini dan keluarganya kita vaksin dulu, untuk menjamin mereka menikmati kartu ini," ujar Danny.

Saat ini, kartu-kartu tersebut tengah dibagikan di tiap kelurahan untuk segera didistribusikan ke masyarakat yang telah vaksinasi.

Danny memastikan bantuan akan segera turun begitu kartu tersebut telah dikantongi oleh masing-masing keluarga.

"Jadi secepatnya, bersamaan dengan vaksinasi nanti. Jadi begitu selesai langsung turun bantuannya. Dia langsung terima uangnya di situ di kartunya," ujarnya.



Sementara itu, Danny juga telah mendapatkan instruksi untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos) lewat edaran Kementerian. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui postur anggaran akan didorong seperti apa.

Terpisah Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar , Asvira Anwar mengaku bantuan dari Kementerian Sosial akan disalurkan di dua instansi berbeda yaitu di Pos Indonesia dan Badan Logistik (Bulog) masing-masing daerah.

Bantuannya dilaporkan berbentuk beras sebanyak 10 kilogram yang akan disalurkan Bulog dan uang tunai lewat Kantor Pos Cabang Makassar dan BRI. Hanya saja, dirinya belum bisa sesumbar lantaran belum mengetahui pasti porsi yang diterima Makassar.

"Kita belum full juga datanya, begitu juga dengan bantuan uang tunai, karena mereka yang salurkan langsung," ujarnya.

Lebih jauh, Asvira mengakui belum ada program khusus yang didorong Pemkot lewat APBD dalam mendorong program JPS. Dirinya masih menunggu instruksi dari Wali Kota Makassar untuk program yang akan datang.

"Mungkin kita akan perbaiki dulu data, kita fokus dulu di perbaikan data. Kita kan tau kemarin datanya itu bagaimana di 2020 lalu," pungkasnya.