Ketua KAGAMA Kota Manado Minta BKD Tindaki ASN yang Abai Prokes
Jum'at, 16 Juli 2021 - 11:39 WIB
loading...
Ketua Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Kota Manado Taufik Tumbelaka meminta BKD menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang abai terhadap prokes. Foto SINDOnews
A
A
A
MANADO - Ketua Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Kota Manado Taufik Tumbelaka meminta BKD menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Taufik mengku kecewa kesadaran prokes, khususnya ASN yang justru semakin menurun di tengah kondisi terus meningkatnya kasus COVID-19 di Sulawesi Utara (Sulut).
"BKD harus turun, tindak ASN yang kedapatan seperti itu. Jangan hanya masyarakat yang diimbau prokes sementara mereka sendiri tidak," tegas Direktur Tumbelaka Academic Center (TAC) itu kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (16/7/2021). Baca juga: Rendahnya Kepatuhan pada Protokol Kesehatan Picu Peningkatan Kasus
Bahkan, dia menilai, ASN tidak hanya abai menerapkan prokes tapi juga memposting ketidakpatuhan itu lewat medsos. Dia mengaku, banyak ASN yang abai prokes sering postingan di sosmed."Psikologi publik musti diperhatikan. Contoh kecil kalau ada oknum ASN posting foto atau video tidak prokes dan 5M maka berpotensi terbentuk dalam persepsi publik bahwa kita sedang baik-baik," katanya.
Karena itu, menurutnya, perlu kerja bersama antar aparatur negara. "Wajib bersinergi lalu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. ASN harus yang terdepan untuk menekan transmisi. Ada banyak cara seperti disiplin prokes, menghindari posting foto dan video ke sosmed yang tidak prokes, membantu sosialisasi prokes dan 5M serta lainnya," bebernya. Baca juga: Hadapi Covid-19, Mentan Imbau Masyarakat Siapkan Seragam Perang
Apalagi, kata dia, Sulut baru saja mencatatkan 367 kasus baru positif COVID-19. Ini merupakan rekor tertinggi penambahan kasus positif COVID-19 selama pandemi ini berlangsung di Sulut. Selama seminggu terakhir ini Sulut telah tiga kali mengalami pertambahan kasus harian melampaui puncak pandemi pertama di bulan Januari, yang paling tinggi adalah 242 kasus.
"Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama. Ada status whatsapp, story Instagram yang saya dapati, sudah pernah saya tegur tapi masih saja abai. Ini masalah serius sekali. Publik bisa melawan nantinya, karena mereka diminta prokes sedangkan ASN tidak," tuturnya.
"BKD harus turun, tindak ASN yang kedapatan seperti itu. Jangan hanya masyarakat yang diimbau prokes sementara mereka sendiri tidak," tegas Direktur Tumbelaka Academic Center (TAC) itu kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (16/7/2021). Baca juga: Rendahnya Kepatuhan pada Protokol Kesehatan Picu Peningkatan Kasus
Bahkan, dia menilai, ASN tidak hanya abai menerapkan prokes tapi juga memposting ketidakpatuhan itu lewat medsos. Dia mengaku, banyak ASN yang abai prokes sering postingan di sosmed."Psikologi publik musti diperhatikan. Contoh kecil kalau ada oknum ASN posting foto atau video tidak prokes dan 5M maka berpotensi terbentuk dalam persepsi publik bahwa kita sedang baik-baik," katanya.
Karena itu, menurutnya, perlu kerja bersama antar aparatur negara. "Wajib bersinergi lalu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. ASN harus yang terdepan untuk menekan transmisi. Ada banyak cara seperti disiplin prokes, menghindari posting foto dan video ke sosmed yang tidak prokes, membantu sosialisasi prokes dan 5M serta lainnya," bebernya. Baca juga: Hadapi Covid-19, Mentan Imbau Masyarakat Siapkan Seragam Perang
Apalagi, kata dia, Sulut baru saja mencatatkan 367 kasus baru positif COVID-19. Ini merupakan rekor tertinggi penambahan kasus positif COVID-19 selama pandemi ini berlangsung di Sulut. Selama seminggu terakhir ini Sulut telah tiga kali mengalami pertambahan kasus harian melampaui puncak pandemi pertama di bulan Januari, yang paling tinggi adalah 242 kasus.
"Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama. Ada status whatsapp, story Instagram yang saya dapati, sudah pernah saya tegur tapi masih saja abai. Ini masalah serius sekali. Publik bisa melawan nantinya, karena mereka diminta prokes sedangkan ASN tidak," tuturnya.
(don)
Lihat Juga :
