Ramai Kabar Vaksinasi COVID-19 Berbayar, Ridwan Kamil Beri Tanggapan Ini
Senin, 12 Juli 2021 - 20:29 WIB
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait ramainya kabar vaksinasi COVID-19 berbayar, Senin (12/7/2021). Foto: SINDONews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait ramainya kabar vaksinasi COVID-19 berbayar yang digagas pemerintah untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, pihaknya mendukung berbagai upaya untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 , termasuk vaksinasi COVID-19 berbayar.
Baca juga: Bupati Eka Supria Atmaja Wafat, Ridwan Kamil Backup Pemkab Bekasi Atasi COVID-19
Bahkan, Kang Emil membandingkan program vaksinasi berbayar dengan program tes COVID-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR) yang awalnya gratis hingga akhirnya hadir dalam bentuk layanan berbayar.
Menurutnya, pilihan vaksinasi gratis ataupun berbayar, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sebagai penerima vaksinasi. Jika enggan mengantre, kata Kang Emil, masyarakat bisa memilih vaksinasi berbayar.
“Jawaban saya sederhana, sekarang mah semua upaya untuk memprcepat vaksinasi kita dukung. Kalau mau gratis ikut antrean di program pemerintah, kalau tidak mau antre bisa membayar di tempat-tempat yang menyediakan. Seperti dulu PCR gratis ya harus ikut antrean, ya kalau enggak atur sendiri,” tutur Kang Emil dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7/2021).
Baca juga: PPKM Darurat, Ridwan Kamil: BOR Rumah Sakit COVID-19 Mulai Turun Konsisten
Kang Emil juga menyebutkan bahwa vaksinasi berbayar merupakan konsekuensi bagi masyarakat yang enggan menjalani proses yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya antrean untuk mendapatkan vaksinasi.
“Jadi, proses bagi mereka yang tidak ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan punya jadwal sendiri dan kalau proses itu harus berbayar, maka konsekuensi," katanya.
Meski begitu, kata Kang Emil menekankan, pada dasarnya, vaksinasi seharusnya 100% diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat. Namun, vaksinasi tersebut harus dikelola oleh negara, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Tapi, pada dasarnya, vaksin itu harusnya 100% gratis, tapi dikelola oleh negara, sehingga tidak dimanfaatkan oleh mereka dengan cara yang tidak bertanggung jawab," tegas Kang Emil.
Baca juga: Demo Rusuh di Depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, 3 Mobil Polisi Dirusak Massa
Disinggung soal serapan vaksinasi COVID-19 di Jabar, Kang Emil mengungkapkan bahwa dari total 8 juta dosis vaksin COVID-19 di Jabar, sebagian besarnya atau hampir 7 juta dosis sudah terserap oleh masyarakat Jabar.
Diketahui, kabar terkait program vaksinasi COVID-19 gotong royong individu atau mandiri alias berbayar yang bakal dilaksanakan oleh PT Kimia Farma memicu tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak.
PT Kimia Farma sendiri akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar tersebut. Semula, program tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 12 Juli 2021 hari ini.
Baca juga: Gawat! COVID-19 Serang Lapas Majalengka, 20 Warga Binaan Dinyatakan Positif
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro mengungkapkan, alasan penundaan karena manajemen ingin memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu dan pengaturan pendaftaran calon peserta.
Bahkan, manajemen anggota Holding BUMN Farmasi itu belum dapat memastikan kapan jadwal pelaksanaan program herd immunity atau kekebalan tubuh komunitas itu.
"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/7/2021).
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, pihaknya mendukung berbagai upaya untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 , termasuk vaksinasi COVID-19 berbayar.
Baca juga: Bupati Eka Supria Atmaja Wafat, Ridwan Kamil Backup Pemkab Bekasi Atasi COVID-19
Bahkan, Kang Emil membandingkan program vaksinasi berbayar dengan program tes COVID-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR) yang awalnya gratis hingga akhirnya hadir dalam bentuk layanan berbayar.
Menurutnya, pilihan vaksinasi gratis ataupun berbayar, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sebagai penerima vaksinasi. Jika enggan mengantre, kata Kang Emil, masyarakat bisa memilih vaksinasi berbayar.
“Jawaban saya sederhana, sekarang mah semua upaya untuk memprcepat vaksinasi kita dukung. Kalau mau gratis ikut antrean di program pemerintah, kalau tidak mau antre bisa membayar di tempat-tempat yang menyediakan. Seperti dulu PCR gratis ya harus ikut antrean, ya kalau enggak atur sendiri,” tutur Kang Emil dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7/2021).
Baca juga: PPKM Darurat, Ridwan Kamil: BOR Rumah Sakit COVID-19 Mulai Turun Konsisten
Kang Emil juga menyebutkan bahwa vaksinasi berbayar merupakan konsekuensi bagi masyarakat yang enggan menjalani proses yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya antrean untuk mendapatkan vaksinasi.
“Jadi, proses bagi mereka yang tidak ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan punya jadwal sendiri dan kalau proses itu harus berbayar, maka konsekuensi," katanya.
Meski begitu, kata Kang Emil menekankan, pada dasarnya, vaksinasi seharusnya 100% diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat. Namun, vaksinasi tersebut harus dikelola oleh negara, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Tapi, pada dasarnya, vaksin itu harusnya 100% gratis, tapi dikelola oleh negara, sehingga tidak dimanfaatkan oleh mereka dengan cara yang tidak bertanggung jawab," tegas Kang Emil.
Baca juga: Demo Rusuh di Depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, 3 Mobil Polisi Dirusak Massa
Disinggung soal serapan vaksinasi COVID-19 di Jabar, Kang Emil mengungkapkan bahwa dari total 8 juta dosis vaksin COVID-19 di Jabar, sebagian besarnya atau hampir 7 juta dosis sudah terserap oleh masyarakat Jabar.
Diketahui, kabar terkait program vaksinasi COVID-19 gotong royong individu atau mandiri alias berbayar yang bakal dilaksanakan oleh PT Kimia Farma memicu tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak.
PT Kimia Farma sendiri akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar tersebut. Semula, program tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 12 Juli 2021 hari ini.
Baca juga: Gawat! COVID-19 Serang Lapas Majalengka, 20 Warga Binaan Dinyatakan Positif
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro mengungkapkan, alasan penundaan karena manajemen ingin memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu dan pengaturan pendaftaran calon peserta.
Bahkan, manajemen anggota Holding BUMN Farmasi itu belum dapat memastikan kapan jadwal pelaksanaan program herd immunity atau kekebalan tubuh komunitas itu.
"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/7/2021).
(nic)
Lihat Juga :
