Antisipasi Krisis Pangan, Pemprov Jabar Harus Perhatikan Lumbung Pangan Desa
Selasa, 26 Mei 2020 - 21:56 WIB
loading...
A
A
A
"Jabar punya potensi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki," ujarnya.
Oleh karennya, dalam pelaksanaan realokasi APBD saat ini, Pemprov Jabar pun harus memberikan fokus perhatiannya terhadap sektor ketahanan pangan dalam rangka menyetabilkan ekonomi.
"Realokasi APBD untuk penangan COVID-19 ini sangat penting, namun antisipasi dan kemandirian pangan juga harus kita seriusi agar daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi masyarakat tidak terpuruk," jelas Rahmat.
Rahmat juga meminta agar Pemprov Jabar mulai memperhatikan organisasi sosial masyarakat supaya memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi petani dan nelayan agar kepentingannya dapat diakomodasi dan dilindungi.
"Agenda ini diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Jawa Barat yang daerahnya agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Karenanya, gerakan lumbung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi hendaknya diseriusi sebagai alternatif program yang layak dieksekusi pascapendemi," pungkasnya.
Oleh karennya, dalam pelaksanaan realokasi APBD saat ini, Pemprov Jabar pun harus memberikan fokus perhatiannya terhadap sektor ketahanan pangan dalam rangka menyetabilkan ekonomi.
"Realokasi APBD untuk penangan COVID-19 ini sangat penting, namun antisipasi dan kemandirian pangan juga harus kita seriusi agar daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi masyarakat tidak terpuruk," jelas Rahmat.
Rahmat juga meminta agar Pemprov Jabar mulai memperhatikan organisasi sosial masyarakat supaya memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi petani dan nelayan agar kepentingannya dapat diakomodasi dan dilindungi.
"Agenda ini diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Jawa Barat yang daerahnya agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Karenanya, gerakan lumbung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi hendaknya diseriusi sebagai alternatif program yang layak dieksekusi pascapendemi," pungkasnya.
(awd)
Lihat Juga :
