Antisipasi Krisis Pangan, Pemprov Jabar Harus Perhatikan Lumbung Pangan Desa
Selasa, 26 Mei 2020 - 21:56 WIB
loading...
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian dan perkebunan lokal untuk memperkokoh ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19.
Ketua Komisi II DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mencontohkan, aktivasi lumbung-lumbung pangan desa sebagai gerakan ketahanan pangan juara lahir batin di Jabar harus dimaksimalkan.
"Selain penanganan kasus-kasus COVID-19, Pemprov Jabar juga harus memiliki gagasan ketahanan ekonomi dan pangan karena gejala krisis pangan sudah nampak," tegas Rahmat di Bandung, Selasa (26/5/2020).
Berdasarkan informasi yang dikantonginya, beberapa negara Asia kini telah menutup ekspor pangan ke Indonesia seperti Vietnam yang sudah menutup ekspor beras sebagai komoditas ekspor utamanya.
"Artinya, kita semua harus menyiapkan situasi ini dengan memperkuat para petani.Apalagi potensi di Jabar ini sangat luar biasa bagus dan luas," katanya.
Selain itu, akibat pemberlakuan phsycal distancing, masyarakat Jabar kini banyak yang kehilangan penghasilan, sehingga daya beli masyarakat pun menurun.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa diatasi jika Pemprov Jabar serius meningkatkan produk pertanian, perkebunan, dan peternakan lokal.
"Kami di Komisi II sudah mengusulkan, menyarankan agar ada peningkatan stimulus terhadap petani, nelayan, dan peternak serta pembudidaya lokal. Kita dorong mereka dengan bantuan yang memadai," tegasnya lagi.
Terlebih, lanjut Rahmat, Provinsi Jabar memiliki keunggulan dibandingkan provinsi lainnya karena memiliki kekayaan alam, mulai dari tanah pertanian yang subur, perkebunan hingga potensi laut.
Dengan potensi yang dimilikinya tersebut, politisi PKB ini menekankan, Pemprov Jabar seharusnya mampu mengatasi krisis ekonomi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19.
"Jabar punya potensi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki," ujarnya.
Oleh karennya, dalam pelaksanaan realokasi APBD saat ini, Pemprov Jabar pun harus memberikan fokus perhatiannya terhadap sektor ketahanan pangan dalam rangka menyetabilkan ekonomi.
"Realokasi APBD untuk penangan COVID-19 ini sangat penting, namun antisipasi dan kemandirian pangan juga harus kita seriusi agar daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi masyarakat tidak terpuruk," jelas Rahmat.
Rahmat juga meminta agar Pemprov Jabar mulai memperhatikan organisasi sosial masyarakat supaya memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi petani dan nelayan agar kepentingannya dapat diakomodasi dan dilindungi.
"Agenda ini diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Jawa Barat yang daerahnya agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Karenanya, gerakan lumbung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi hendaknya diseriusi sebagai alternatif program yang layak dieksekusi pascapendemi," pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mencontohkan, aktivasi lumbung-lumbung pangan desa sebagai gerakan ketahanan pangan juara lahir batin di Jabar harus dimaksimalkan.
"Selain penanganan kasus-kasus COVID-19, Pemprov Jabar juga harus memiliki gagasan ketahanan ekonomi dan pangan karena gejala krisis pangan sudah nampak," tegas Rahmat di Bandung, Selasa (26/5/2020).
Berdasarkan informasi yang dikantonginya, beberapa negara Asia kini telah menutup ekspor pangan ke Indonesia seperti Vietnam yang sudah menutup ekspor beras sebagai komoditas ekspor utamanya.
"Artinya, kita semua harus menyiapkan situasi ini dengan memperkuat para petani.Apalagi potensi di Jabar ini sangat luar biasa bagus dan luas," katanya.
Selain itu, akibat pemberlakuan phsycal distancing, masyarakat Jabar kini banyak yang kehilangan penghasilan, sehingga daya beli masyarakat pun menurun.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa diatasi jika Pemprov Jabar serius meningkatkan produk pertanian, perkebunan, dan peternakan lokal.
"Kami di Komisi II sudah mengusulkan, menyarankan agar ada peningkatan stimulus terhadap petani, nelayan, dan peternak serta pembudidaya lokal. Kita dorong mereka dengan bantuan yang memadai," tegasnya lagi.
Terlebih, lanjut Rahmat, Provinsi Jabar memiliki keunggulan dibandingkan provinsi lainnya karena memiliki kekayaan alam, mulai dari tanah pertanian yang subur, perkebunan hingga potensi laut.
Dengan potensi yang dimilikinya tersebut, politisi PKB ini menekankan, Pemprov Jabar seharusnya mampu mengatasi krisis ekonomi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19.
"Jabar punya potensi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki," ujarnya.
Oleh karennya, dalam pelaksanaan realokasi APBD saat ini, Pemprov Jabar pun harus memberikan fokus perhatiannya terhadap sektor ketahanan pangan dalam rangka menyetabilkan ekonomi.
"Realokasi APBD untuk penangan COVID-19 ini sangat penting, namun antisipasi dan kemandirian pangan juga harus kita seriusi agar daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi masyarakat tidak terpuruk," jelas Rahmat.
Rahmat juga meminta agar Pemprov Jabar mulai memperhatikan organisasi sosial masyarakat supaya memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi petani dan nelayan agar kepentingannya dapat diakomodasi dan dilindungi.
"Agenda ini diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Jawa Barat yang daerahnya agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Karenanya, gerakan lumbung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi hendaknya diseriusi sebagai alternatif program yang layak dieksekusi pascapendemi," pungkasnya.
(awd)
Lihat Juga :
