Beginilah Langkah Pemprov Jatim Cegah Perlambatan Ekonomi Saat Pandemi

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus mencegah lambatnya laju perekonomian di tengah pandemi COVID-19, utamanya yang berdampak pada kemiskinan di sektor nelayan, perkebunan dan kehutanan.

Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui program penanggulangan kemiskinan.

"Pandemi COVID-19 ini tidak berdampak hanya pada aspek kesehatan saja, namun juga multidimensi terutama di perekonomian," kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Polda Jatim Gelar Program Sejuta Vaksin, Pedagang Pasar: Kami Beruntung Divaksin

Program tersebut, lanjut Emil, meliputi bantuan sosial berbasis individu dan keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus atau Program Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (BSPD). Pemprov Jatim juga mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian serta perikanan.

Termasuk merestrukturisasi kredit bagi pelaku usaha dan petani, menyediakan jaring pengaman sosial, juga memfasilitasi kegiatan crash program padat karya serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani dan nelayan.

Baca juga: Gawat! 7.000 RT di Jawa Tengah Masuk Zona Merah COVID-19

Pemprov Jatim juga tengah menerapkan program pengembangan UMKM untuk menjadi bagian penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Sebab, sektor UMKM menjadi backbone perekonomian Jatim di masa pandemi COVID-19.

"Jadi kami telah menyiapkan program pemberdayaan usaha perempuan atau Jatim Puspa, Anti Poverty Program atau APP, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), serta bantuan permodalan untuk BUM-Desa. Kami juga mengusahakan upskilling dan reskilling untuk pelaku usaha demi meningkatnya kualitas SDM dan penguatan produksi," terang Emil.