Pemulihan Ekonomi Desa Jadi Pilot Project Pemkab Bandung Barat di saat Pandemi

KABUPATEN BANDUNG BARAT - Pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu program prioritas yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Untuk pemulihan ekonomi tersebut, salah satu program yang digulirkan Pemkab Bandung Barat adalah memberikan dana bantuan bagi Rukun Warga (RW). Program tersebut sudah dirancang dan bakal direalisasikan tahun depan sebagai penanganan pandemi Covid-19 yang sudah terjadi lebih dari setahun.

Program lainnya yang digulirkan Pemkab Bandung Barat tahun depan di antaranya adalah pemberdayaan kaum milenial. Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan kaum milenial dengan menggulirkan sejumlah program seperti Petani dan Peternak Milenial.

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) Bappelitbangda Pemkab Bandung Barat Tajudin mengungkapkan, anggaran bantuan untuk RW tersebut sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Hal tersebut akan menjadi pilot project pemulihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Nantinya ada beberapa RW dalam satu desa yang akan mendapatkan bantuan dari Pemkab Bandung Barat. Desa-desa itulah yang dijadikan pilot project dari program tersebut," ucapnya.

Secara keseluruhan di Kabupaten Bandung Barat terdapat sebanyak 2.936 RW yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa. Namun mengingat keterbatasan anggaran, Pemkab Bandung Barat pada 2022 baru akan menganggarkan bantuan untuk empat RW di satu desa.

Secara bertahap, pemberian dana bantuan ini akan terus berlanjut pada tahun berikutnya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Intinya bantuan RW ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang saat ini dilanda kesulitan ekonomi akibat Covid-19.

Sesuai arahan Hengki Kurniawan, bantuan dialokasikan untuk modal usaha warungan yang cepat pergulirannya. Seperti berjualan pulsa, isi ulang quota dan token listrik, BRI link, atau jualan sembako kebutuhan masyarakat.

"Pokoknya, jualan barang atau produk yang perputaran uangnya cepat. Serta pergulirannya masih di lingkungan itu-itu juga, agar uangnya bergulir di wilayah mereka dan masyarakat mendapatkan manfaatnya," kata Tajudin.

Menurutnya, program pemberian dana bantuan bagi RW ini merupakan salah satu realisasi janji politik Hengki Kurniawan beserta Aa Umbara. Jika model program tersebut berhasil, maka tahun berikutnya akan terus dilanjutkan.

Sementara terkait teknis penyaluran bantuan nanti bakal dibahas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebagai leading sektor dari program tersebut. Termasuk menentukan RW-RW mana saja yang berhak memperoleh bantuan.

"Ada teknis pengaturan pemberian dana bantuannya ke RW nanti. Itu bakal dirumuskan secara terknis oleh leading sektor," ujarnya. Adv