Datangi Polres Pemalang, AMPERA Tagih Kelanjutan Kasus Dugaan Pungli BPNT
Kamis, 17 Juni 2021 - 16:44 WIB
loading...
A
A
A
Menanggapi hal ini, Kasatreskrim Polres Pemalang AKP Jhon Nababan menegaskan bahwa proses pemeriksaan dugaan pungli dalam program BNPT masih berlanjut. "Kami juga sudah berkirim surat agar dilaksanakan audit terhadap dugaan yang terjadi di BUMDes-BUMDes yang disebut dalam rekaman percakapan yang beredar itu," katanya.
Baca juga: Rumah Bolong-Bolong, Tunanetra Pembuat Besek Didatangi Ganjar
Ia berharap, dalam waktu dekat hasil audit itu bisa segera keluar. Namun, proses audit ini membutuhkan waktu atau proses yang cukup panjang.
AKP Jhon Nababan menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam penanganan dugaan pungli dalam program BPNT ini. "Sampai detik ini, kami laksanakan semua secara normatif dan tegak lurus. Karena itu semua menjadi bagian dari orang kecil, rakyat kecil kita," kata AKP Jhon Nababan.
Untuk diketahui, dugaan pungli program BPNT mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan antara seseorang dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma) Kecamatan Bodeh, Eko, Maret 2021. Dalam rekaman pembicaraan itu, seorang oknum Anggota DPRD Pemalang berinisial FH dan petinggi partai politik disebut-sebut menerima ‘upeti’ ratusan juta rupiah tiap bulan dari hitungan Rp4.500 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Baca juga: Rumah Bolong-Bolong, Tunanetra Pembuat Besek Didatangi Ganjar
Ia berharap, dalam waktu dekat hasil audit itu bisa segera keluar. Namun, proses audit ini membutuhkan waktu atau proses yang cukup panjang.
AKP Jhon Nababan menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam penanganan dugaan pungli dalam program BPNT ini. "Sampai detik ini, kami laksanakan semua secara normatif dan tegak lurus. Karena itu semua menjadi bagian dari orang kecil, rakyat kecil kita," kata AKP Jhon Nababan.
Untuk diketahui, dugaan pungli program BPNT mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan antara seseorang dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma) Kecamatan Bodeh, Eko, Maret 2021. Dalam rekaman pembicaraan itu, seorang oknum Anggota DPRD Pemalang berinisial FH dan petinggi partai politik disebut-sebut menerima ‘upeti’ ratusan juta rupiah tiap bulan dari hitungan Rp4.500 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
(msd)
Lihat Juga :
