Pasien COVID-19 Terus Bertambah, Ridwan Kamil Siapkan 3.000 Bed Tambahan

BANDUNG - GubernurJabar, Ridwan Kamil menyiapkan 3.000 bed tambahan untuk menangani pasien COVID-19 yang terus bertambah. Penambahan bed di antaranya dilakukan dengan mengonversi ruang-ruang perawatan pasien umum menjadi ruang perawatan pasien COVID-19.

Baca juga: Ini Alasan Ridwan Kamil Larang Wisatawan Luar Daerah ke Bandung Raya

"Sekitar 3.000 bed itu sedang kami siapkan total se-Jabar hasil perhitungan dari 30 persen (total kapasitas tempat tidur)," ujar Ridwan Kamil saat melakukan peninjauan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Bandung, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Catat Kenaikan Ekspor 23 Persen, Ridwan Kamil: Mesin Ekonomi Kembali Berfungsi

Selain menyiapkan bed tambahan untuk pasien COVID-19, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu kembali mengimbau wisatawan tidak masuk kawasan Bandung Raya. Dia khawatir, lonjakan pasien COVID-19 bakal lebih tidak terkendali.

"Saya titip, weekend ini diimbau lagi para wisatawan jangan dulu ke Bandung Raya. Kapasitas RS sudah 80 persen, kalau ada keteledoran, membuat situasi lebih tidak terkendali," ujarnya.

Menurut Ridwan Kamil, kebijakan pembatasan aktivitas pariwisata, termasuk aktivitas masyarakat lainnya seperti kebijakan work from home (WFH) di kawasan Bandung Raya akan dievaluasi dalam tujuh hari ke depan.

"Nanti dievaluasi tujuh hari melalui sebuah hasil yang terukur, apakah ada pelonggaran dan sebagainya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kang Emil juga kembali menyampaikan usulannya kepada pemerintah pusat agar meniadakan libur Idul Adha 2021.

"Kami dari Jabar mengusulkan meniadakan libur Idul Adha karena performa BOR itu terbaik saat salat Idul Fitri, di bawah 30 persen. Tiba-tiba berantakan banyak yang tidak menaati. Ini sebagai hikmah, kalau kita taat harusnya terkendali, kalau tidak patuh ini contohnya kasus COVID-19 melonjak," paparnya.

"Jangan menyalahkan yang lain juga. Sebelum libur mudik, wisata buka, tapi terkendali. Hanya disiplin kuncinya. Mau seganas apa tipenya, kuncinya disiplin dan kurangi pergerakan yang tidak perlu," tandas Kang Emil.

Sementara itu, Menko PMK, Muhadjir Effendy menyebut, lonjakan kasus COVID-19 di Jabar sebagai hukuman atas ketidaktaatan terhadap imbauan larangan mudik Lebaran 2021 hingga pesta pernikahan.

Menurut dia, Presiden Jokowi pun menyebut bahwa Jabar menjadi salah satu wilayah yang harus diperhatikan dalam penanganan COVID-19, khususnya penanganan klaster keluarga.

"Jabar termasuk yang tinggi (kasus COVID-19). Diminta ada perhatian khusus oleh Bapak Presiden. Ini sebagian (kasus) dari arus balik pascamudik. Kita tahu banyak sekali pemudik yang bandel, nekat, yang kemudian kembali ke wilayah tempat tinggal awal dan membawa oleh-oleh COVID-19 dan menciptakan klaster keluarga," tuturnya.

"Termasuk manten (acara pernikahan) karena setelah Lebaran. Mungkin waktu mudik dapat jodoh, kemudian manten, jadilah klaster-klaster akibat dari pesta penganten," ujarnya melanjutkan.

Muhadjir juga menyoroti klaster ziarah di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurutnya, lonjakan kasus COVID-19 di dua provinsi tersebut banyak yang berasal dari klaster ziarah.

"Seperti yang diumumkan Kemenkes, yaitu (Varian COVID-19 baru) delta yang berasal dari India, sudah masuk ke wilayah Indonesia. Karena itu, mohon betul-betul dapat perhatian, mematuhi prokes, menambah daya tahan tubuh. Jangan sekali-kali mengabaikan protokol kesehatan," katanya.

"Taruhan kita saat ini mau disiplin atau tidak. Kalau tidak disiplin, hukumannya sangat menyakitkan yaitu berkembang biak COVID-19 tidak terkendali," lanjut Muhadjir menegaskan.

Disinggung mengenai usulan Ridwan Kamil terkait peniadaan libur Idul Adha, Muhadjir menyatakan, rencana penetapan libur Idul Adha masih dalam tahap pembahasan.

"Sudah ada rapat kemarin untuk membahas hari libur, baik itu cuti bersama maupun perorangan sampai bulan Desember, tapi hasilnya tunggu nanti akan diumumkan tersendiri. yang jelas sudah jadi agenda pemerintah sesuai dengan perintah Bapak Presiden," katanya.