Pemkab Anambas Gelar Rakor Percepatan Vaksinasi di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas
loading...
Rakor koordinasi percepatan vaksinasi yang dilaksanakan di ruang Media Center kantor Bupati Pasir Peti dan dilaksanakan secara Virtual di kantor masing-masing, (Rabu, 9 Juni 2021).
A
A
A
ANAMBAS - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rakor ini dilaksanakan sebagai upaya koordinasi untuk mendorong percepatan vaksinasi.
Tak hanya itu, Rakor juga untuk mengambil langkah-langkah untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rakor yang digelar di Ruang Media Center Kantor Bupati Pasir Peti, Sabtu (9/6/2021), ini dilaksanakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas.
Turut hadir pada rakor tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Asisten 1 Bidang Pemerintahan, serta FKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Tak ketinggalan, Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Anambas, Camat se-Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pada keesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar sekaligus sebagai Ketua Harian Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan perkembangan terkini terkait pelaksanaan vaksinasi berdasarkan harian Covid-19. Berdasarkan data terlampir, total sasaran vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 32.415, akan tetapi total capaian saat ini sebanyak 5.113.
Perlu diketahui, vaksin Astra Zeneca di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki waktu kadaluarsa pada 31 Juni 2021 mendatang. Oleh karena itu, diharapkan sebelum masa vaksin habis, sudah tersedia strategi yang tepat untuk mencapai target vaksinasi.
Sahtiar menyampaikan, program vaksinasi ini sudah berkali-kali ditegaskan dan ditekankan kepada sasaran PNS dan PTT. Akan tetapi, masih saja belum mencapai target di setiap OPD-nya.
Dirinya juga menegaskan apabila ke depannya masih belum memiliki kesadaran untuk mengikuti vaksinasi, ancaman sanksi tentu akan diterapkan. Adapun sanksi yang ditujukan untuk PNS dan PTT yang tidak mau divaksin adalah tidak dicairkannya tunjangan PNS dan gaji PTT pada bulan berikutnya.
Menghindari diterapkan kebijakan tersebut, maka diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lebih sadar dan berpartisipasi dalam menyukseskan program vaksinasi ini. “Jangan sampai kebijakan sanksi itu diterapkan untuk ASN yang masih menolak program vaksinasi,” ujar Sahtiar.
Fokus besar vaksinasi, lanjutnya, akan dijalankan dengan sasaran ASN di seluruh OPD, kantor camat, kantor lurah dan kantor desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sahtiar menyampaikan, vaksinasi massal di beberapa Kecamatan akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya kerja sama dari setiap camat, lurah dan kepala desa.
Menurut Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, dari vaksin yang tersedia, pelaksanaannya baru berjalan 15 persen. Padahal, vaksinasi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk keselamatan seluruh lapisan masyarakat, sehingga dibutuhkan kerja sama.
Dia juga menegaskan kepada para camat se-Kabupaten Kepulauan Anambas agar segera membentuk tim kecil untuk memberikan edukasi mengenai vaksinasi. Tentunya, dengan melibatkan para tokoh masyarakat agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Menurut Haris, harus sama-sama dipahami bahwa vaksinasi ini merupakan amanah untuk Bersama. "Sosialisasi dan edukasi mengenai vaksinasi ini tidak cukup sekali. Sosialisasi ini harus diberikan berkali-kali, sehingga masyarakat memahami terkait vaksinasi dan dapat membangkitkan kejujuran di hati masyarakat mengenai keluhan-keluhan yang dialami sebelum dilakukan vaksinasi,” tuturnya.
Haris juga menegaskan kepada seluruh Kepala OPD, camat, kepala desa dan lurah untuk dapat membuat laporan mengenai masyarakat yang sudah atau pun belum divaksin. Hal ini tentunya untuk dilaporkan dan menjadi bahan acuan dalam mengontrol program vaksinasi.
“Langkah awal saat ini adalah mari kita gesa terlebih dahulu vaksinasi untuk seluruh ASN (PNS dan PTT) di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana nantinya menjadi contoh kepada masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sahtiar juga melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas per 8 Juni 2021. Menurut data tersebut, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 867 orang, sementara konfirmasi aktif Covid-19 sebanyak 102 orang, jumlah kesembuhan 747 orang, serta meninggal dunia sebanyak 18 orang. (CM)
Tak hanya itu, Rakor juga untuk mengambil langkah-langkah untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rakor yang digelar di Ruang Media Center Kantor Bupati Pasir Peti, Sabtu (9/6/2021), ini dilaksanakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas.
Turut hadir pada rakor tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Asisten 1 Bidang Pemerintahan, serta FKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Tak ketinggalan, Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Anambas, Camat se-Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pada keesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar sekaligus sebagai Ketua Harian Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan perkembangan terkini terkait pelaksanaan vaksinasi berdasarkan harian Covid-19. Berdasarkan data terlampir, total sasaran vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 32.415, akan tetapi total capaian saat ini sebanyak 5.113.
Perlu diketahui, vaksin Astra Zeneca di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki waktu kadaluarsa pada 31 Juni 2021 mendatang. Oleh karena itu, diharapkan sebelum masa vaksin habis, sudah tersedia strategi yang tepat untuk mencapai target vaksinasi.
Sahtiar menyampaikan, program vaksinasi ini sudah berkali-kali ditegaskan dan ditekankan kepada sasaran PNS dan PTT. Akan tetapi, masih saja belum mencapai target di setiap OPD-nya.
Dirinya juga menegaskan apabila ke depannya masih belum memiliki kesadaran untuk mengikuti vaksinasi, ancaman sanksi tentu akan diterapkan. Adapun sanksi yang ditujukan untuk PNS dan PTT yang tidak mau divaksin adalah tidak dicairkannya tunjangan PNS dan gaji PTT pada bulan berikutnya.
Menghindari diterapkan kebijakan tersebut, maka diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lebih sadar dan berpartisipasi dalam menyukseskan program vaksinasi ini. “Jangan sampai kebijakan sanksi itu diterapkan untuk ASN yang masih menolak program vaksinasi,” ujar Sahtiar.
Fokus besar vaksinasi, lanjutnya, akan dijalankan dengan sasaran ASN di seluruh OPD, kantor camat, kantor lurah dan kantor desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sahtiar menyampaikan, vaksinasi massal di beberapa Kecamatan akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya kerja sama dari setiap camat, lurah dan kepala desa.
Menurut Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, dari vaksin yang tersedia, pelaksanaannya baru berjalan 15 persen. Padahal, vaksinasi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk keselamatan seluruh lapisan masyarakat, sehingga dibutuhkan kerja sama.
Dia juga menegaskan kepada para camat se-Kabupaten Kepulauan Anambas agar segera membentuk tim kecil untuk memberikan edukasi mengenai vaksinasi. Tentunya, dengan melibatkan para tokoh masyarakat agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Menurut Haris, harus sama-sama dipahami bahwa vaksinasi ini merupakan amanah untuk Bersama. "Sosialisasi dan edukasi mengenai vaksinasi ini tidak cukup sekali. Sosialisasi ini harus diberikan berkali-kali, sehingga masyarakat memahami terkait vaksinasi dan dapat membangkitkan kejujuran di hati masyarakat mengenai keluhan-keluhan yang dialami sebelum dilakukan vaksinasi,” tuturnya.
Haris juga menegaskan kepada seluruh Kepala OPD, camat, kepala desa dan lurah untuk dapat membuat laporan mengenai masyarakat yang sudah atau pun belum divaksin. Hal ini tentunya untuk dilaporkan dan menjadi bahan acuan dalam mengontrol program vaksinasi.
“Langkah awal saat ini adalah mari kita gesa terlebih dahulu vaksinasi untuk seluruh ASN (PNS dan PTT) di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana nantinya menjadi contoh kepada masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sahtiar juga melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas per 8 Juni 2021. Menurut data tersebut, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 867 orang, sementara konfirmasi aktif Covid-19 sebanyak 102 orang, jumlah kesembuhan 747 orang, serta meninggal dunia sebanyak 18 orang. (CM)
(srf)
Explore More