Kepengurusan Partai Umma di Soppeng dan Toraja Utara Belum Rampung

Sementara untuk pengurus kecamatan, kata dia DPD akan terus memaksimalkan. Sehingga Partai Ummat bisa segera mendapat keabsahan dari Kemenkumham, sebelum mengikuti verifikasi partai politik di KPU tahun depan.

"Sementara dimaksimalkan. Karena memang ada beberapa daerah yang cukup 100 persen padahal dalam undang-undang hanya 50 persen. Tapi secara akumulasi saya belum hitung. Namun InsyaAllah dalam waktu dekat, sudah terpenuhi syarat administrasi atau syarat wajibnya," tuturnya.

Soal perekrutan kader, Mahyuddin mengaku tak kendala yang berarti. Hanya saja kata dia, memang beberapa pengurus belum siap menjadi ketua di Partai Ummat.

"Banyak yang bergabung tetapi mereka tidak berpikir menjadi ketua. Ada juga pengurus Ormas yang ormasnya tidak diperbolehkan merangkap jabatan di partai politik," jelasnya.



Soal kader Parpol lain yang bergabung, memang kebanyakan dari PAN. Sebab Partai Ummat berdiri dengan latar belakang Amien Rais yang merupakan pendiri PAN.

"Kalau presentasi politiknya, itu dari partai politik yang sudah berparpol di bawah 30 persen. Nah yang tinggi itu tokoh-tokoh baru yang memang selama ini belum berpartai," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Ummat Sulsel, Abdul Hakim mengklaim kepengurusan dua DPD kabupaten/kota dalam waktu dekat segera rampung. "Minimal DPC yang terisi di setiap kecamatan itu 50 persen. Dan Alhamdulillah, DPC di DPD kita sudah memenuhi syarat semua. Ada yang 50 persen, ada pula yang sudah 100 persen pengurus kecamatannya sudah lengkap,” bebernya.

Soal sekretariat, Hakim menuturkan beberapa DPD sudah menggunakan ruko untuk dijadikan kantor. Namun ada pula kediaman pribadi Ketua DPD yang dijadikan sebagai sekretariat sementara.

“Penyampaian DPP kami diminta menyiapkan seluruh berkas dan persyaratan untuk melengkapi verifikasi parpol di Kemenkum HAM. InsyaAllah bulan ini, tapi kami belum tahu kapan tanggal pastinya,” kunci Hakim.