Kepengurusan Partai Umma di Soppeng dan Toraja Utara Belum Rampung

MAKASSAR - Partai Ummat terus berupaya melengkapi struktur kepengurusannya di setiap provinsi, termasuk Sulsel, yang masih ada dua daerah belum rampung yakni Toraja Utara dan Soppeng.

Selain itu kepengurusa partai yang baru berdiri, masih sedang memburu surat keputusan (SK) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai syarat.



Sekretaris DPW Partai Ummat Sulsel, Mahyuddin mengatakan pihaknya masih menyisakan dua kabupaten yang belum tuntas struktur kepengurusannya.

"Dari 24 kabupaten/kota itu sudah ada 22 yang sudah clear. Dan dua ini masih sementara melengkapi administrasi pengurusnya. Toraja Utara dan Soppeng mungkin dalam waktu dekat sudah selesai," katanya.

Mahyuddin mengatakan, dengan kinerja DPW, Partai Ummat Sulsel siap diverifikasi oleh Kemenkumham. Dia berharap DPW provinsi lainnya juga memiliki kesiapan yang sama.

Sehingga struktur kepengurusan Partai Ummat bisa segera dikaji Kemenkumham. "Semoga saja wilayah-wilayah lain juga sudah rampung, sehingga berkas yang dibutuhkan untuk verifikasi bisa segera diajukan," ujarnya.

Diakui Mahyuddin, dalam verifikasi yang dilakukan Kemenkumham, tidak seutuhnya rampung 100 persen di seluruh kabupaten/kota. Sehingga dia memastikan, DPW Sulsel sudah aman jika verifikasi administrasi dan faktual.

"Di Sulsel kan sebenarnya hampir rampung (24 kabupaten/kota) karena secara aturannya kan untuk DPW hanya 75 persen, artinya hanya 18 DPD. Sementara kami sudah 22 yang sudah fix (pengurus). Dan sebenarnya sudah melebihi dari syarat yang diatur dalam undang-undang," bebernya.



Sementara untuk pengurus kecamatan, kata dia DPD akan terus memaksimalkan. Sehingga Partai Ummat bisa segera mendapat keabsahan dari Kemenkumham, sebelum mengikuti verifikasi partai politik di KPU tahun depan.

"Sementara dimaksimalkan. Karena memang ada beberapa daerah yang cukup 100 persen padahal dalam undang-undang hanya 50 persen. Tapi secara akumulasi saya belum hitung. Namun InsyaAllah dalam waktu dekat, sudah terpenuhi syarat administrasi atau syarat wajibnya," tuturnya.

Soal perekrutan kader, Mahyuddin mengaku tak kendala yang berarti. Hanya saja kata dia, memang beberapa pengurus belum siap menjadi ketua di Partai Ummat.

"Banyak yang bergabung tetapi mereka tidak berpikir menjadi ketua. Ada juga pengurus Ormas yang ormasnya tidak diperbolehkan merangkap jabatan di partai politik," jelasnya.



Soal kader Parpol lain yang bergabung, memang kebanyakan dari PAN. Sebab Partai Ummat berdiri dengan latar belakang Amien Rais yang merupakan pendiri PAN.

"Kalau presentasi politiknya, itu dari partai politik yang sudah berparpol di bawah 30 persen. Nah yang tinggi itu tokoh-tokoh baru yang memang selama ini belum berpartai," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Ummat Sulsel, Abdul Hakim mengklaim kepengurusan dua DPD kabupaten/kota dalam waktu dekat segera rampung. "Minimal DPC yang terisi di setiap kecamatan itu 50 persen. Dan Alhamdulillah, DPC di DPD kita sudah memenuhi syarat semua. Ada yang 50 persen, ada pula yang sudah 100 persen pengurus kecamatannya sudah lengkap,” bebernya.

Soal sekretariat, Hakim menuturkan beberapa DPD sudah menggunakan ruko untuk dijadikan kantor. Namun ada pula kediaman pribadi Ketua DPD yang dijadikan sebagai sekretariat sementara.

“Penyampaian DPP kami diminta menyiapkan seluruh berkas dan persyaratan untuk melengkapi verifikasi parpol di Kemenkum HAM. InsyaAllah bulan ini, tapi kami belum tahu kapan tanggal pastinya,” kunci Hakim.