Sidang Perdana Kasus Dermaga, Wakil Wali Kota Bima Ajukan Eksepsi Dakwaan JPU
Kamis, 03 Juni 2021 - 13:11 WIB
loading...
Terdakwa Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan menghadiri sidang perdana kasus pembangunan dermaga Jetty tanpa izin, pada Rabu (02/06/2021).
A
A
A
BIMA - Sidang perdana kasus pembangunan dermaga/jetty tanpa izin dengan terdakwa Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, berlangsung di Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (02/06/2021).
Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang meliputi sejumlah aspek perkara yang diantaranya, tersakwah membangun dermaga tak mengantongi sejumlah izin dari beberapa instansi terkait, sehingga berdampak rusaknya ekosistem laut terutama pada kerusakan terumbu karang, lamon, dan hutan mangrove yang hidup disekitar.
Baca juga: Bangkai Sapi Besar dan Busuk Ini Gegerkan Warga Bantaran DAS Kapitan
Terlihat dalam ruang sidang, orang nomor dua di Kota Bima ini memakai baju warna putih sembari duduk berhadapan dengan majelis hakim untuk mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan dakwaan, Feri Sofiyan akhirnya mengajukan eksepsi atas keberatan surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan. Rencananya eksepsi tersebut akan dibacakan pada persidangan berikutnya pada Rabu (09/06/2021) pekan depan.
"Atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU, kami selaku kuasa hukum yang berjumlah enam orang mengajukan keberatan atau eksepsi. Eksepsi dari Feri Sofiyan akan dibacakan pada persidangan berikutnya,"kata pengacara, Al Imran, saat diwawancarai usai sidang berlangsung.
Baca juga: Masa Tugas Satgas Nemangkawi di Tanah Papua Diperpanjang hingga 6 Bulan ke Depan
Dikatakannya, bahwa dakwaan atas terdakwah dalam persidangan menuai pergeseran. Dari laporan awal yang dilaporkan oleh pelapor di Kepolisian Polres Bima Kota, tak lain terkait izin lingkungan. Namun dari laporan tersebut ada pergeseran yang mengarah ke dampak lingkungan, hingga terakhir bergeser pada urusan izin usaha.
"Hal ini menguntungkan klien kami karena dakwaan makin kabur. Resume hasil penyidikan tidak selaras dengan dakwaan oleh JPU,"terangnya.
Dengan adanya pergeseran dakwaan yang semakin kabur, Imran berpendapat jika kasus ini hanya bersifat pelanggaran administrasi. Hal ini disebabkan, bahwa terdakwah telah mengantongi semua izin yang ada yakni dari izin lingkungan, izin usaha dan izin membangun dermaga.
"Tiga izin tersebut bersifat on proses. Untuk itu semua izin akan kami ajukan pada persidangan berikutnya di Pengadilan Negeri Bima pada Rabu pekan depan. Dan ini bukan pelanggaran pidana namun lebih pada bersifat pelanggaran administrasi,"jelasnya.
Setelah melewati praperadilan, lanjut Imran, dimana awalnya hanya pasal izin lingkungan, lalu ditengah jalan bergeser pada pasal dampak lingkungan dan sekarang ditambah lagi terkait pasal izin usaha. Ia menilai, dengan adanya pergeseran pasal justeru akan membuat kasus ini kabur dan berpotensi tak memiliki nilai pelanggaran hukum.
"Dengan adanya pergeseran pasal, kami selaku kuasa hukum tetap keberatan. Dan tentu keberatan tersebut akan kami tuangkan dalam persidangan bersama ahli hukum administrasi. Apakah ini merupakan pelanggaran administrasi atau tidak. Makanya kita buktikan di Pengadilan. Logikanya, kalaupun memang ada dampak seharusnya semua izin itu tidak boleh keluar,"tegas Imran.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Bima, Y Erstanto menjelaskan, bahwa terdakwah Feri Sofiyan dihadapkan di Pengadilan atas sangkaan melakukan tindak pidana dengan melanggar undang-undang lingkungan hidup. Sepintas dalam surat dakwaan, Wakil Wali Kota Bima telah membangun dermaga diatas tanah milik negara tanpa mengantongi semua izin di Kawasan perairan laut Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
"Didalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan undang undang lingkungan hidup, baik didalamnya terkait izin lingkungan maupun dampak kerusakannya. Akan tetapi, baru kami bersikap dengan sebuah keputusan setelah ada eksepsi dari terdakwah melalui penasehat hukumnya. Apakah dakwaan ini bisa diterapkan kepada terdakwah atau tidak, jelas nanti kita pun akan mendengar keterangan saksi-saksi pada persidangan berikutnya,"kata Erstanto yang juga salah satu hakim dalam sidang perkara itu.
Diakuinya, sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Rabu pekan depan yakni sidang pembacaan eksepsi atau keberatan atas dakwaan surat yang dibacakan oleh Jaksa Penuntu Umum. "Eksepsi itu memang diberikan pada terdakwah karena ia didampingi oleh kuasa hukumnya,"pungkasnya.
Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang meliputi sejumlah aspek perkara yang diantaranya, tersakwah membangun dermaga tak mengantongi sejumlah izin dari beberapa instansi terkait, sehingga berdampak rusaknya ekosistem laut terutama pada kerusakan terumbu karang, lamon, dan hutan mangrove yang hidup disekitar.
Baca juga: Bangkai Sapi Besar dan Busuk Ini Gegerkan Warga Bantaran DAS Kapitan
Terlihat dalam ruang sidang, orang nomor dua di Kota Bima ini memakai baju warna putih sembari duduk berhadapan dengan majelis hakim untuk mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan dakwaan, Feri Sofiyan akhirnya mengajukan eksepsi atas keberatan surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan. Rencananya eksepsi tersebut akan dibacakan pada persidangan berikutnya pada Rabu (09/06/2021) pekan depan.
"Atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU, kami selaku kuasa hukum yang berjumlah enam orang mengajukan keberatan atau eksepsi. Eksepsi dari Feri Sofiyan akan dibacakan pada persidangan berikutnya,"kata pengacara, Al Imran, saat diwawancarai usai sidang berlangsung.
Baca juga: Masa Tugas Satgas Nemangkawi di Tanah Papua Diperpanjang hingga 6 Bulan ke Depan
Dikatakannya, bahwa dakwaan atas terdakwah dalam persidangan menuai pergeseran. Dari laporan awal yang dilaporkan oleh pelapor di Kepolisian Polres Bima Kota, tak lain terkait izin lingkungan. Namun dari laporan tersebut ada pergeseran yang mengarah ke dampak lingkungan, hingga terakhir bergeser pada urusan izin usaha.
"Hal ini menguntungkan klien kami karena dakwaan makin kabur. Resume hasil penyidikan tidak selaras dengan dakwaan oleh JPU,"terangnya.
Dengan adanya pergeseran dakwaan yang semakin kabur, Imran berpendapat jika kasus ini hanya bersifat pelanggaran administrasi. Hal ini disebabkan, bahwa terdakwah telah mengantongi semua izin yang ada yakni dari izin lingkungan, izin usaha dan izin membangun dermaga.
"Tiga izin tersebut bersifat on proses. Untuk itu semua izin akan kami ajukan pada persidangan berikutnya di Pengadilan Negeri Bima pada Rabu pekan depan. Dan ini bukan pelanggaran pidana namun lebih pada bersifat pelanggaran administrasi,"jelasnya.
Setelah melewati praperadilan, lanjut Imran, dimana awalnya hanya pasal izin lingkungan, lalu ditengah jalan bergeser pada pasal dampak lingkungan dan sekarang ditambah lagi terkait pasal izin usaha. Ia menilai, dengan adanya pergeseran pasal justeru akan membuat kasus ini kabur dan berpotensi tak memiliki nilai pelanggaran hukum.
"Dengan adanya pergeseran pasal, kami selaku kuasa hukum tetap keberatan. Dan tentu keberatan tersebut akan kami tuangkan dalam persidangan bersama ahli hukum administrasi. Apakah ini merupakan pelanggaran administrasi atau tidak. Makanya kita buktikan di Pengadilan. Logikanya, kalaupun memang ada dampak seharusnya semua izin itu tidak boleh keluar,"tegas Imran.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Bima, Y Erstanto menjelaskan, bahwa terdakwah Feri Sofiyan dihadapkan di Pengadilan atas sangkaan melakukan tindak pidana dengan melanggar undang-undang lingkungan hidup. Sepintas dalam surat dakwaan, Wakil Wali Kota Bima telah membangun dermaga diatas tanah milik negara tanpa mengantongi semua izin di Kawasan perairan laut Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
"Didalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan undang undang lingkungan hidup, baik didalamnya terkait izin lingkungan maupun dampak kerusakannya. Akan tetapi, baru kami bersikap dengan sebuah keputusan setelah ada eksepsi dari terdakwah melalui penasehat hukumnya. Apakah dakwaan ini bisa diterapkan kepada terdakwah atau tidak, jelas nanti kita pun akan mendengar keterangan saksi-saksi pada persidangan berikutnya,"kata Erstanto yang juga salah satu hakim dalam sidang perkara itu.
Diakuinya, sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Rabu pekan depan yakni sidang pembacaan eksepsi atau keberatan atas dakwaan surat yang dibacakan oleh Jaksa Penuntu Umum. "Eksepsi itu memang diberikan pada terdakwah karena ia didampingi oleh kuasa hukumnya,"pungkasnya.
(msd)
Lihat Juga :
