Keluhan Penyediaan Air Bersih Mendominasi, DPRD Minta Perhatian Pemerintah

MAKASSAR - Masalah penyediaan air bersih masih mendominasi keluhan masyarakat Kota Makassar. Hal itu berdasarkan laporan anggota DPRD Kota Makassar hasil reses kedua masa sidang kedua tahun anggaran 2020/2021.

Anggota DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy selaku juru bicara daerah pemilihan dua mengatakan, dari hasil reses anggota DPRD di Kecamatan Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, dan Sangkarrang mayoritas masyarakat mengeluhkan soal ketersediaan air bersih.



"Soal penyediaan air bersih dari PDAM saya minta atensi Pemkot Makassar , karena setiap kita reses selalu ini yang menjadi keluhan masyarakat," tegas Rahmat Taqwa, kemarin.

Tidak hanya air bersih, persoalan infrastruktur dan pendidikan juga masih menjadi keluhan. Seperti, perbaikan drainase, perbaikan jalan, kurangnya lampu jalan dan tempat penampungan sampah di wilayah Tinumbu, serta perlunya ada pengadaan CCTV di setiap lorong di Barukang.

Termasuk minimnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik atau guru. Sehingga, kata legislatot PPP ini meminta Pemkot Makassar untuk memprioritaskan keluhan-keluhan masyarakat berdasarkan hasil reses dewan.

"Masyarakat juga banyak yang meminta bantuan modal usaha, seperti peningkatan UMKM bagi srikandi di Galangan Kapal dan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil," papar dia.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah timur Kota Makassar. Hal itu diuntarakan Anggota DPRD Makassar Sangkala Sadiko, juru bicara daerah pemilihan tiga. Dia mengatakan krisis air bersih juga masih dirasakan masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Biringkanayya dan Tamalanrea.



"Masyarakat di sana (Biringkanayya-Tamalanrea) masih memerlukan bantuan air bersih dari PDAM," ungkap dia.

Tidak jauh beda dengan daerah pemilihan yang lain, legislator PAN ini juga mengatakan anggota dewan yang melakukan reses di dapil tiga banyak menerima keluhan soal infrastruktur. Seperti perbaikan jalan, pengerukan drainase, hingga pengadaan lampu jalan di kompleks Mangga Tiga.

Termasuk persoalan banjir. Apalagi, wilayah ini menjadi langganan banjir tahunan saat musim hujan. "Jadi perlu ada pembuatan kanal besar di Kelurahan Kapasa Raya Tamalanrea dan penanggulangan banjir di wilayah pacerakkang. Juga perbaikan saluran drainase," kata dia.



Wakil Ketua DPRD Makassar , Adi Rasyid Ali berharap keluhan masyarakat yang ditampung melalui reses anggota dewan bisa ditindaklanjuti Pemkot Makassar selaku eksekutif. Semua keluhan masyarakat diharapkan bisa dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengganggaran Daerah (SIPD) untuk dikerjakan pada 2022, mendatang.

"Dalam SIPD ini nanti kita akan lihat RKP-nya, apakah anggarannya dimasukkan atau tidak. Mohon maaf, jangan sampai hanya janji-janji saja kita mau reses ini betul-betul diutamakan," tegas dia.