Pelaksanaan Job Fit di Pemkot Makassar Diminta Tak Jadi Politik Balas Budi
Senin, 17 Mei 2021 - 17:52 WIB
loading...
A
A
A
"Wali kota harus menghindari politik balas budi, demikian pula politik balas dendam. Fokus bersama dengan pejabat daerah melakukan kerja-kerja program yang sudah dijanjikan," tegas Herman.
Sementara Pengamat Sosiologi, Dr Sawedi Muhammad mengaku, kebijakan pengisian jabatan menjadi wewenang wali kota Makassar. Apalagi pelaksanaannya sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
Kendati demikian bukan berarti penentuan pejabat bersifat subjektif atas dasar suka atau tidak suka dari wali kota. Pengisian jabatan jangan sampai diwarnai agenda tendensi politik atau pribadi kepala daerah.
"Saya kira Wali Kota Danny Pomanto sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mutasi secara aturan pasti sudah dipertimbangkan. Mutasi bukan karena motivasi politik , dendam pilkada, atau favoritism karena KKN. itu yang tidak dibenarkan," urai Sawedi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas ini menambahkan, agenda mutasi selayaknya dilakukan untuk menentukan pejabat sesuai kebutuhan dan komptensi. Apalagi ini demi tuntutan akselerasi program pemerintah.
Sementara Pengamat Sosiologi, Dr Sawedi Muhammad mengaku, kebijakan pengisian jabatan menjadi wewenang wali kota Makassar. Apalagi pelaksanaannya sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
Kendati demikian bukan berarti penentuan pejabat bersifat subjektif atas dasar suka atau tidak suka dari wali kota. Pengisian jabatan jangan sampai diwarnai agenda tendensi politik atau pribadi kepala daerah.
"Saya kira Wali Kota Danny Pomanto sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mutasi secara aturan pasti sudah dipertimbangkan. Mutasi bukan karena motivasi politik , dendam pilkada, atau favoritism karena KKN. itu yang tidak dibenarkan," urai Sawedi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas ini menambahkan, agenda mutasi selayaknya dilakukan untuk menentukan pejabat sesuai kebutuhan dan komptensi. Apalagi ini demi tuntutan akselerasi program pemerintah.
Lihat Juga :
