Pelaksanaan Job Fit di Pemkot Makassar Diminta Tak Jadi Politik Balas Budi
Senin, 17 Mei 2021 - 17:52 WIB
loading...
Pelaksanaan job fit di lingkup Pemkot Makassar diminta untuk tidak jadi politik balas dendam. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pelaksanaan uji kompetensi kesesuain jabatan atau job fit yang direncanakan Pemkot Makassar , diharap tidak jadi bagian politik balas budi dan balas dendam.
Wakil Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel), Herman menekankan, pengisian jabatan mesti transparan dan profesional. Penempatan pejabat harus sesuai kompetensinya agar mampu mengakselerasi program kerja pemerintahan.
"Yang terpenting dalam menduduki posisi ini adalah memang yang profesional di bidangnya. Mampu menerjemahkan program prioritas dalam RPJMD yang telah dijanjikan oleh wali kota saat kampanye. Kini saatnya untuk dikerjakan yang keseluruhannya telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah lima tahunan," tutur dia kepada Sindonews, Senin, (17/05/2021).
Baca Juga: KASN Bakal Awasi Pelaksanaan Job Fit Pemkot Makassar
Dia menegaskan, agenda pengisian jabatan melalui mutasi atau rotasi jangan sampai didasari politik balas budi, atau politik balas dendam. Pasalnya dia tak menampik hal itu kerap sulit dihindari dalam masa kepemimpinan kepala daerah yang baru terpilih dan dilantik pasca-pilkada.
Wakil Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel), Herman menekankan, pengisian jabatan mesti transparan dan profesional. Penempatan pejabat harus sesuai kompetensinya agar mampu mengakselerasi program kerja pemerintahan.
"Yang terpenting dalam menduduki posisi ini adalah memang yang profesional di bidangnya. Mampu menerjemahkan program prioritas dalam RPJMD yang telah dijanjikan oleh wali kota saat kampanye. Kini saatnya untuk dikerjakan yang keseluruhannya telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah lima tahunan," tutur dia kepada Sindonews, Senin, (17/05/2021).
Baca Juga: KASN Bakal Awasi Pelaksanaan Job Fit Pemkot Makassar
Dia menegaskan, agenda pengisian jabatan melalui mutasi atau rotasi jangan sampai didasari politik balas budi, atau politik balas dendam. Pasalnya dia tak menampik hal itu kerap sulit dihindari dalam masa kepemimpinan kepala daerah yang baru terpilih dan dilantik pasca-pilkada.
Lihat Juga :
