Cak Imin: 22 Tahun Reformasi Belum Ubah Taraf Hidup Masyarakat

BANDUNG -
Perjalanan 22 tahun reformasi harus menjadi momentum penguatan gerakan sosial-ekonomi rakyat, agar reformasi memberikan kontribusi maksimal bagi perubahan nasib rakyat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar dalam webminar bertajuk "22 Tahun Reformasi: Penguatan Gerakan Sosial-Ekonomi Rakyat" yang digelar DPW PKB Jawa Barat, dari Kantor DPW PKB Jabar, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (21/5/2020).

Webinar juga diikuti akademisi dan eksponen 1998, di antaranya Prof Muradi dari Universitas Padjadjaran, Prof Dr Karim Suryadi dari Universitas Pendidikan Indonesia, pejuang reformasi Agustiana, eksponen 1998 Abah Suhendy, dan Ketua DPW PKB Jabar yang juga eksponen 1998 Syaiful Huda. Mereka hadir langsung sebagai narasumber.

Muhaimin Iskandar menyatakan, dari sisi keterbukaan politik, Indonesia memang telah mengalami banyak perubahan dibandingkan saat orde baru dimana hampir semua masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dan sikap politik mereka secara lebih bebas. Namun begitu, gerakan reformasi belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap taraf hidup masyarakat.

"Gerakan reformasi relatif hanya terasa di bidang politik di mana semua elemen masyarakat memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik," ujarnya.

(Baca: Dentuman Misterius Terdengar Lagi, Kodam Siliwangi Lakukan Pengecekan)

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, belum adanya perubahan mendasar di bidang sosial-ekonomi selama 22 tahun perjalanan reformasi terjadi akibat ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi dominasi pasar dimana Indonesia masih sebatas negara konsumen atas berbagai produk dari negara lain.

"Hampir semua produk strategis mulai dari beras, minyak, garam, hingga bawang masih impor. Kondisi ini terjadi karena belum munculnya kebijakan mendasar yang benar-benar berpihak kepada rakyat," tegasnya.

Wakil Ketua DPR itu berharap ada perubahan paradigma pembangunan di Indonesia ke depan. Terlebih, pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia selama beberapa bulan terakhir telah menyadarkan jika Indonesia memiliki banyak sekali kekurangan, seperti lemahnya sistem kesehatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga medis, rendahnya disiplin warga, hingga ancaman kerawanan pangan.

"Reformulasi, reinstalasi, dan reorientasi pembangunan merupakan suatu keharusan karena faktanya, dengan wabah COVID-19 ini, kita jadi sadar bahwa Indonesia banyak sekali kekurangannya. Sudah saatnya paradigma pembangunan Indonesia berbasis agraria dan sumber daya alam," jelasnya.

(Baca: Muhaimin Iskandar Minta Madrasah Diniyah Takmiliyah Diberdayakan)



Sementara itu, Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mengatakan bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan orientasi pembangunan sebagai negara dan bangsa. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan penguatan negara, namun di sisi lain ada arus kuat yang menghendaki penihilan peran negara dan menyerahkan urusan negara dan rakyat kepada kedaulatan pasar.

"Dalam situasi persimpangan ini, pilihan terbaik kita adalah menguatkan peran rakyat untuk terus menguatkan peran negara. Tanpa gerakan ini, kesejahteraan, keadilan sosial, dan soliditas negara-bangsa tak bisa kita tegakkan," katanya.

Ketua Komisi X DPR RI ini menekankan bahwa penguatan peran rakyat baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi membutuhkan pengorganisasian hingga level akar rumput dan peran kelompok menengah seperti akademisi hingga aktivis partai politik untuk berperan aktif dalam upaya penguatan peran rakyat di semua bidang.

"Pengorganisasian elemen-elemen rakyat ini bukan untuk melawan atau melemahkan peran negara, tapi gerakan ini menguatkan peran negara untuk memurnikan dan menegakkan amanat konstitusi negara," katanya.