Pastikan Tepat Sasaran, Dewan Kawal Bantuan untuk UMKM
Selasa, 27 April 2021 - 08:08 WIB
loading...
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kembali diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan menelan anggaran Rp15,36 triliun. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM ) kembali diberikan Pemerintah pusatdengan menelan anggaran Rp15,36 triliun. Bantuan ini akan diberikan kepada 12,8 juta UMKM, setiap pelaku usaha mendapat Rp1,2 juta. Termasuk UMKM yang ada di Kota Makassar.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sementara melakukan pendataan calon penerima BPUM 2021. Berdasarkan data yang dihimpun, sudah ada 285 UMKM yang terdaftar. Jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat batas akhir pendaftaran hingga September 2021 mendatang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso berharap pemerintah tidak sekadar mengumbar janji kepada pelaku usaha. Terlebih, masih banyak UMKM yang mengeluh lantaran tidak mendapatkan bantuan tahun lalu.
Sehingga menurut dia, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan UMKM yang sudah setahun lalu memasukkan dokumen administrasi namun tak kunjung mendapat bantuan hingga saat ini.
"Kalau data yang lama dimasukkin, orang-orang itu mestinya yang menjadi prioritas. Banyak sekali UMKM mengeluh, data tahun lalu sudah dimasukkan tapi tidak sempat dapat. Katanya mau dapat, tapi sampai sekarang belum dapat-dapat," kata Andi Hadi kepada SINDOnews, Minggu (25/4/2021).
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sementara melakukan pendataan calon penerima BPUM 2021. Berdasarkan data yang dihimpun, sudah ada 285 UMKM yang terdaftar. Jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat batas akhir pendaftaran hingga September 2021 mendatang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar , Andi Hadi Ibrahim Baso berharap pemerintah tidak sekadar mengumbar janji kepada pelaku usaha. Terlebih, masih banyak UMKM yang mengeluh lantaran tidak mendapatkan bantuan tahun lalu.
Sehingga menurut dia, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan UMKM yang sudah setahun lalu memasukkan dokumen administrasi namun tak kunjung mendapat bantuan hingga saat ini.
"Kalau data yang lama dimasukkin, orang-orang itu mestinya yang menjadi prioritas. Banyak sekali UMKM mengeluh, data tahun lalu sudah dimasukkan tapi tidak sempat dapat. Katanya mau dapat, tapi sampai sekarang belum dapat-dapat," kata Andi Hadi kepada SINDOnews, Minggu (25/4/2021).
Lihat Juga :
