Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Wakil Bupati Blitar: Mulai Sekarang Hilangkan Praktik Bagi-bagi Proyek
loading...
Wakil Bupati Blitar Rachmat Santoso: Maka mulai sekarang harus dihilangkan di Pemkab Blitar. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
BLITAR - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Blitar diingatkan untuk tidak melakukan praktik jual beli maupun bagi-bagi proyek yang dibiayai APBD dan APBN. "Transaksional proyek ini melanggar aturan. Maka mulai sekarang harus dihilangkan di Pemkab Blitar," ujar Wakil Bupati Blitar Rachmat Santoso kepada wartawan Selasa (20/4/2021).
Kekuatan APBD 2021 Kabupaten Blitar saat ini mencapai Rp2,2 triliun. Perinciannya, Rp1,84 triliun bersumber dari dana transfer provinsi dan pusat, PAD Rp 208 miliar, serta pendapatan lain lain yang sah Rp 86 miliar. Warning untuk tidak "bermain" proyek, kata Rachmat bagian dari reformasi birokrasi yang harus ia tegakkan. Hal itu juga sekaligus visi misi saat kampanye pilkada 2020 lalu.
"Reformasi birokrasi harus dilaksanakan. Terutama terkait pengadaan barang dan jasa," terang Rachmat. Dicontohkan persoalan hukum yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Malang. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang sumber persoalanya adalah gratifikasi dari fee proyek rekanan.
Begitu juga yang pernah terjadi di Kota Blitar. Berkaca dari kasus yang terjadi, Rachmat melihat tidak semua rekanan memenuhi syarat. Yakni baik administrasi maupun tekhnis. Namun karena faktor kedekatan di lingkaran OPD, dipaksakan. Yang terjadi, proyek dijual kepada rekanan lain yang mengakibatkan nilai semakin kecil dan penggarapannya semakin buruk.
"Transaksional ini yang melanggar aturan," papar Rachmat yang belum lama ini didemo aktivis LSM karena berumah dinas di pendopo Kabupaten Blitar. Rachmat mengajak seluruh birokrasi Pemkab Blitar untuk berubah lebih baik. Ia meminta proyek tidak asal dibagi bagikan. Yakni terutama proyek penunjukkan langsung (PL). Baca juga: Waduh! Kasus Kematian COVID-19 di Blitar Lampaui Jawa Timur
Begitu juga proyek di luar PL. Harus ditenderkan sesuai aturan. Pemenang proyek harus ditentukan secara profesional dan sekaligus sesuai aturan. "Ayolah semua birokrasi Pemkab Blitar berubah lebih baik," kata Rachmat. Untuk memperlihatkan keseriusannya mereformasi birokrasi, Wabup Rachmat akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda Jatim.
Pengawasan di lingkungan birokrasi Pemkab Blitar akan ditingkatkan. "Ke depan semuanya harus transparan, profesional dan akuntable," pungkas Rachmat.
Kekuatan APBD 2021 Kabupaten Blitar saat ini mencapai Rp2,2 triliun. Perinciannya, Rp1,84 triliun bersumber dari dana transfer provinsi dan pusat, PAD Rp 208 miliar, serta pendapatan lain lain yang sah Rp 86 miliar. Warning untuk tidak "bermain" proyek, kata Rachmat bagian dari reformasi birokrasi yang harus ia tegakkan. Hal itu juga sekaligus visi misi saat kampanye pilkada 2020 lalu.
"Reformasi birokrasi harus dilaksanakan. Terutama terkait pengadaan barang dan jasa," terang Rachmat. Dicontohkan persoalan hukum yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Malang. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang sumber persoalanya adalah gratifikasi dari fee proyek rekanan.
Begitu juga yang pernah terjadi di Kota Blitar. Berkaca dari kasus yang terjadi, Rachmat melihat tidak semua rekanan memenuhi syarat. Yakni baik administrasi maupun tekhnis. Namun karena faktor kedekatan di lingkaran OPD, dipaksakan. Yang terjadi, proyek dijual kepada rekanan lain yang mengakibatkan nilai semakin kecil dan penggarapannya semakin buruk.
"Transaksional ini yang melanggar aturan," papar Rachmat yang belum lama ini didemo aktivis LSM karena berumah dinas di pendopo Kabupaten Blitar. Rachmat mengajak seluruh birokrasi Pemkab Blitar untuk berubah lebih baik. Ia meminta proyek tidak asal dibagi bagikan. Yakni terutama proyek penunjukkan langsung (PL). Baca juga: Waduh! Kasus Kematian COVID-19 di Blitar Lampaui Jawa Timur
Begitu juga proyek di luar PL. Harus ditenderkan sesuai aturan. Pemenang proyek harus ditentukan secara profesional dan sekaligus sesuai aturan. "Ayolah semua birokrasi Pemkab Blitar berubah lebih baik," kata Rachmat. Untuk memperlihatkan keseriusannya mereformasi birokrasi, Wabup Rachmat akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda Jatim.
Pengawasan di lingkungan birokrasi Pemkab Blitar akan ditingkatkan. "Ke depan semuanya harus transparan, profesional dan akuntable," pungkas Rachmat.
(don)
Explore More