Mahasiswa Minta Dugaan Adanya Pencucian Uang Eks Gubernur Nur Alam Diselidiki KPK
Senin, 12 April 2021 - 21:07 WIB
loading...
GMN meminta KPK kembali mengusut terkait aliran dana proses perizinan yang bersanding dengan praktik pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Gubernur Sultra Nur Alam. Foto Ist
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nusantara (GMN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut tuntas terkait aliran dana proses perizinan yang bersanding dengan praktik pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Gubernur Sultra Nur Alam . Sebelumnya mantan Gubernur Sultra Nur Alam juga terjerat kasus korupsi terkait persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ke PT Anugrah Harisma Barakah di Sulawesi Tenggara tahun 2008-2014.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nusantara (GMN) Asri mengatakan, Nur Alam terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Ia mengatakan, putusan hakim yang telah menetapkan Nur Alam mestinya juga memasukan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan.
Baca : Disebut Sering Plesiran ke Luar Lapas, Nur Alam Dianggap Lebih Hebat dari Setya Novanto dan Gayus
"Jika diakumulasi kerugian negara yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut adalah sebesar Rp2,7 triliun atas pemberian izin pertambangan yang diberikan Nur Alam kepada PT Anugrah Kharisma Barakah. Atas dasar kerugian Negara tersebut mestinya Nur Alam tidak hanya dikenakan Pasal 3 UU Tipikor saja melainkan juga mestinya dikenakan Pasal 2 UU Tipikor," jelasnya dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.
Korupsi, lanjut dia, adalah salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat Bangsa dan Negara sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati berdasarkan aturan yang berlaku di Republik ini.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nusantara (GMN) Asri mengatakan, Nur Alam terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Ia mengatakan, putusan hakim yang telah menetapkan Nur Alam mestinya juga memasukan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan.
Baca : Disebut Sering Plesiran ke Luar Lapas, Nur Alam Dianggap Lebih Hebat dari Setya Novanto dan Gayus
"Jika diakumulasi kerugian negara yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut adalah sebesar Rp2,7 triliun atas pemberian izin pertambangan yang diberikan Nur Alam kepada PT Anugrah Kharisma Barakah. Atas dasar kerugian Negara tersebut mestinya Nur Alam tidak hanya dikenakan Pasal 3 UU Tipikor saja melainkan juga mestinya dikenakan Pasal 2 UU Tipikor," jelasnya dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.
Korupsi, lanjut dia, adalah salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat Bangsa dan Negara sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati berdasarkan aturan yang berlaku di Republik ini.
Lihat Juga :
