Pencoblosan Ulang di Morowali Utara, KPU Diminta Jaga Independensi
Sabtu, 03 April 2021 - 18:37 WIB
loading...
A
A
A
KPU selaku penyelenggara sangat diharapkan tetap independen dan netral dalam menjalankan tahapan dan proses PSU di daerah tersebut. Harapan ini disampaikan calon bupati nomor urut 01, Delis Julkarson Hehi. Pihaknya sangat berharap jajaran penyelenggara pilkada di Morowali Utara bisa menggelar pencoblosan ulang secara demokratis dan berkualitas.
“Kami juga sangat mendukung pernyataan Komisioner KPU RI Hasyim Asyari yang meminta jajarannya, termasuk di Morowali Utara agar independen dalam melaksanakan PSU,” ujar Delis, Sabtu (3/4/2021).
Hasyim sebagaimana diberitakan sejumlah media mengatakan, KPU daerah yang menggelar PSU diminta tidak tunduk pada tekanan atau goyah dengan rayuaan dari oknum-oknum yang ingin mencederai proses demokrasi. Hasyim Asyari menjelaskan, bahwa tekanan dan desakan dari pihak-pihak tertentu kepada KPU adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi.
Namun, menurut dia, yang terpenting adalah penyelenggara harus tetap menjaga netralitas dan independensinya. Menurut Hasyim, meski ada tekanan atau desakan, KPU harus tetap melayani dengan senyum.
Delis yang yang juga mantan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019 ini sangat mendukung pernyataan Hasyim yang meminta KPU, mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak justru menjadi bagian dari faktor penyebab konflik.
Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan pendirian TPS khusus di perusahaan yang ada di daerah tersebut karena pada saat pilkada digelar pada 9 Desember 2020 ada karyawan yang dinilai kehilangan hak konstitusionalnya karena TPS tidak didirikan di tempat itu.
“Kami juga sangat mendukung pernyataan Komisioner KPU RI Hasyim Asyari yang meminta jajarannya, termasuk di Morowali Utara agar independen dalam melaksanakan PSU,” ujar Delis, Sabtu (3/4/2021).
Hasyim sebagaimana diberitakan sejumlah media mengatakan, KPU daerah yang menggelar PSU diminta tidak tunduk pada tekanan atau goyah dengan rayuaan dari oknum-oknum yang ingin mencederai proses demokrasi. Hasyim Asyari menjelaskan, bahwa tekanan dan desakan dari pihak-pihak tertentu kepada KPU adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi.
Namun, menurut dia, yang terpenting adalah penyelenggara harus tetap menjaga netralitas dan independensinya. Menurut Hasyim, meski ada tekanan atau desakan, KPU harus tetap melayani dengan senyum.
Delis yang yang juga mantan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019 ini sangat mendukung pernyataan Hasyim yang meminta KPU, mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak justru menjadi bagian dari faktor penyebab konflik.
Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan pendirian TPS khusus di perusahaan yang ada di daerah tersebut karena pada saat pilkada digelar pada 9 Desember 2020 ada karyawan yang dinilai kehilangan hak konstitusionalnya karena TPS tidak didirikan di tempat itu.
Lihat Juga :
