Bandara Internasional Kertajati Tetap Layani Penerbangan Komersil

BANDUNG - Manajemen PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Garuda Maintenance Facillity (GMF) langsung menyiapkan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat milik pemerintah, termasuk TNI/Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ridwan Kamil: Bandara Kertajati Difungsikan untuk Perawatan Pesawat

Direktur Utama PT BIJB, Salahudin Rafi mengatakan, kedua belah pihak langsung melakukan tindak lanjut, agar rencana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menjadi tempat MRO sejalan dengan penuntasan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang ditargetkan rampung pada Desember 2021.

Baca juga: Satgas Pemulihan Ekonomi Ajak Pengusaha Optimalkan Kargo Bandara Kertajati

Menurutnya, kerja sama bisnis ke bisnis (b to b) antara PT BIJB dan PT GMF ini tinggal menentukan pendanaan dan investor mengingat BIJB sudah memiliki lahan dan dokumen teknis. Adapun GMF siap mengelola dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi yang sudah dimiliki.

"Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional yang melayani umroh dan haji, kargo domestik, dan internasional. Lalu, sambil menunggu bangkitan penumpang, upaya yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRO untuk melayani pesawat TNI/Polri dan BNPB sesuai arahan Pak Presiden dan Gubernur," jelas Rafi dalam keterangan resminya, Selasa (30/3/2021).

Menurutnya, dengan adanya keputusan pemerintah pusat tersebut, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jabar, Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis untuk membuat layanan MRO di bandara yang terletak di Kertajati, Majalengka itu.

Rafi memastikan, keputusan Presiden tersebut bukan mengambil alih kewenangan BIJB, namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerja sama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerja sama yang sudah diteken Pemprov Jabar dan Garuda Indonesia, 23 Februari silam.

"MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan," ujarnya.

BIJB sendiri sudah memiliki lahan seluas 67 hektare dimana pembangunan fasilitas MRO tahap I ditargetkan berdiri di atas lahan 30 hektare. Pembangunan fasilitas MRO menurutnya bisa dikebut dalam waktu satu tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu.