Wakil Bupati Luwu Utara Harap Inovasi Getar Dilan Dorong Perekonomian
loading...
A
A
A
LUWU UTARA - Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur berharap inovasi Getar Dilan atau Gerakan Tanam Sayur di Lahan Pertanian bisa menjadi salah satu lokomotif perekonomian dalam pengentasan kemiskinan di Luwu Utara .
Hal itu diungkapkan Suaib Mansur saat menjadi Pemateri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula La Galigo Kantor Bupati, Rabu (24/3/2021).
“Salah satu strategi kita dalam meningkatkan sektor perekonomian di Luwu Utara adalah melakukan intervensi terhadap orang miskin. Sebagai contoh, inovasi Getar Dilan. Inovasi ini sasaran dan targetnya harus orang miskin dan semua bantuan yang diberikan dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh orang miskin,” harap Suaib Mansur .
Tak hanya sektor pertanian, Suaib juga berharap program Desa SDG’s atau Pembangunan Desa Berkelanjutan bisa menjadi strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan stimulan seperti BLT, BST dan Jaring Pengaman Sosial. Hal itu, kata dia, bisa menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan di seluruh daerah.
“Kita memang perlu duduk bersama untuk membahas bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, dan apa yang harus dilakukan. Kita lihat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Luwu Utara , struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, konstruksi, perdagangan dan jasa lain yang menggiring masyarakat meningkatkan perekonomiannya,” papar Suaib.
Selanjutnya, kata dia, infrastruktur adalah sektor dominan dalam usulan Musrenbang, baik Musrenbang desa maupun melalui buah pemikiran DPRD. Untuk itu, dia berharap, usulan di sektor ini bisa ditransformasi ke dalam dua hal, yakni pemenuhan infrastruktur dapat tercapai dan terserap dengan baik, serta penyediaan infrastruktur berbasis padat karya, bukan dipihakketigakan.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga membeberkan kabar baik. Kata dia, angka kemiskinan di Luwu Utara kembali turun, dari 13,60% pada tahun 2019 menjadi 13,41% pada tahun 2020, atau turun 0,20%.
Hal tersebut dinilai menjadi bukti bahwa intervensi program, termasuk adanya realokasi dan refocusing anggaran 2020, baik APBD, ADD dan Dana Desa, efektif dalam penurunan angka kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Suaib Mansur saat menjadi Pemateri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula La Galigo Kantor Bupati, Rabu (24/3/2021).
“Salah satu strategi kita dalam meningkatkan sektor perekonomian di Luwu Utara adalah melakukan intervensi terhadap orang miskin. Sebagai contoh, inovasi Getar Dilan. Inovasi ini sasaran dan targetnya harus orang miskin dan semua bantuan yang diberikan dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh orang miskin,” harap Suaib Mansur .
Tak hanya sektor pertanian, Suaib juga berharap program Desa SDG’s atau Pembangunan Desa Berkelanjutan bisa menjadi strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan stimulan seperti BLT, BST dan Jaring Pengaman Sosial. Hal itu, kata dia, bisa menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan di seluruh daerah.
“Kita memang perlu duduk bersama untuk membahas bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, dan apa yang harus dilakukan. Kita lihat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Luwu Utara , struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, konstruksi, perdagangan dan jasa lain yang menggiring masyarakat meningkatkan perekonomiannya,” papar Suaib.
Selanjutnya, kata dia, infrastruktur adalah sektor dominan dalam usulan Musrenbang, baik Musrenbang desa maupun melalui buah pemikiran DPRD. Untuk itu, dia berharap, usulan di sektor ini bisa ditransformasi ke dalam dua hal, yakni pemenuhan infrastruktur dapat tercapai dan terserap dengan baik, serta penyediaan infrastruktur berbasis padat karya, bukan dipihakketigakan.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga membeberkan kabar baik. Kata dia, angka kemiskinan di Luwu Utara kembali turun, dari 13,60% pada tahun 2019 menjadi 13,41% pada tahun 2020, atau turun 0,20%.
Hal tersebut dinilai menjadi bukti bahwa intervensi program, termasuk adanya realokasi dan refocusing anggaran 2020, baik APBD, ADD dan Dana Desa, efektif dalam penurunan angka kemiskinan.
(agn)