Komisi B DPRD Jatim Tolak Rencana Impor Beras 1 Juta Ton
Sabtu, 20 Maret 2021 - 10:41 WIB
loading...
A
A
A
Surplus ini menempatkan Jatim sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020. "Bahkan, hasil produksi padi di Jatim memiliki peran penting terhadap stok pangan di 16 provinsi di Indonesia bagian timur," ujar Atho'.
Produksi padi di Jatim hasil panen dari daerah-daerah, yang selama ini menjadi lumbung pangan Jatim seperti Tuban, Nganjuk, Tulungagung, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Ponorogo. "Apalagi petani di Jatim baru mendapat alokasi pupuk bersubsidi, dan mereka akan mulai panen pada akhir Maret hingga April mendatang," tandas Atho'. Baca juga: Soal Impor Beras, Mendag: Tak Ada Perbedaan Pernyataan dengan Bulog
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah membatalkan impor beras . Dia prihatin pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba, dan bakal menghasilkan beras yang berlimpah. "Sebaiknya pemerintah berpikir ulang, tidak tergesa-gesa sebelum membuat kebijakan," pungkasnya.
Sementara itu, menurut Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, rencana pemerintah tersebut akan merugikan para petani, khususnya petani di Jatim. Mengingat sebentar lagi, akan memasuki panen raya.
"Jika rencana impor oleh dilakukan, maka pemangku kebijakan sudah tidak berpikir rasional dan tidak pro rakyat. Impor akan mengakibatkan harga beras lokal anjlok," katanya.
Produksi padi di Jatim hasil panen dari daerah-daerah, yang selama ini menjadi lumbung pangan Jatim seperti Tuban, Nganjuk, Tulungagung, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Ponorogo. "Apalagi petani di Jatim baru mendapat alokasi pupuk bersubsidi, dan mereka akan mulai panen pada akhir Maret hingga April mendatang," tandas Atho'. Baca juga: Soal Impor Beras, Mendag: Tak Ada Perbedaan Pernyataan dengan Bulog
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah membatalkan impor beras . Dia prihatin pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba, dan bakal menghasilkan beras yang berlimpah. "Sebaiknya pemerintah berpikir ulang, tidak tergesa-gesa sebelum membuat kebijakan," pungkasnya.
Sementara itu, menurut Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, rencana pemerintah tersebut akan merugikan para petani, khususnya petani di Jatim. Mengingat sebentar lagi, akan memasuki panen raya.
"Jika rencana impor oleh dilakukan, maka pemangku kebijakan sudah tidak berpikir rasional dan tidak pro rakyat. Impor akan mengakibatkan harga beras lokal anjlok," katanya.
(don)
Lihat Juga :
