Komisi B DPRD Jatim Tolak Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

SURABAYA - Rencana pemerintah pusat mengimpor beras 1 juta ton mendapat kritikan dari sejumlah kalangan, termasuk dari anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Ahmad Athoillah.

"Jika pemerintah sampai impor beras, sama halnya "membunuh" petani lokal. Akibatnya akan membuat harga beras petani lokal bakal jatuh, dan tidak terserap di pasaran," kata Ahmad, Sabtu (20/3/2021). Baca juga: Pemerintah Akan Impor Beras di Tengah Anjloknya Harga Gabah, Ini Sikap Gubernur Jateng

Dia menilai, kebijakan pemerintah pusat terkait impor beras bakal merugikan petani lokal. Dia menyarankan sebaiknya pemerintah menyerap beras berasal dari wilayah Indonesia. Misalnya Jatim yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional.

"Produksi padi di Jatim selama ini menyumbang tertinggi nasional. Apa gunanya Jatim sebagai lumbung pangan nasional, jika pemerintah impor beras. Tentu petani lokal bakal dirugikan," jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Jatim pada kuartal ketiga 2020, ada peningkatan produksi padi di Jatim sebesar 0,44 juta ton, dari 9,58 juta ton pada tahun 2019 menjadi 10,02 juta ton pada 2020.

Surplus ini menempatkan Jatim sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020. "Bahkan, hasil produksi padi di Jatim memiliki peran penting terhadap stok pangan di 16 provinsi di Indonesia bagian timur," ujar Atho'.

Produksi padi di Jatim hasil panen dari daerah-daerah, yang selama ini menjadi lumbung pangan Jatim seperti Tuban, Nganjuk, Tulungagung, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Ponorogo. "Apalagi petani di Jatim baru mendapat alokasi pupuk bersubsidi, dan mereka akan mulai panen pada akhir Maret hingga April mendatang," tandas Atho'. Baca juga: Soal Impor Beras, Mendag: Tak Ada Perbedaan Pernyataan dengan Bulog

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah membatalkan impor beras . Dia prihatin pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba, dan bakal menghasilkan beras yang berlimpah. "Sebaiknya pemerintah berpikir ulang, tidak tergesa-gesa sebelum membuat kebijakan," pungkasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, rencana pemerintah tersebut akan merugikan para petani, khususnya petani di Jatim. Mengingat sebentar lagi, akan memasuki panen raya.

"Jika rencana impor oleh dilakukan, maka pemangku kebijakan sudah tidak berpikir rasional dan tidak pro rakyat. Impor akan mengakibatkan harga beras lokal anjlok," katanya.