Dorong Transparansi Pendanaan NGO, Mahasiswa Jatim Minta Negara Perkuat Pengawasan
Sabtu, 25 April 2026 - 09:22 WIB
loading...
Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jatim menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), khususnya yang bersumber dari luar negeri. Foto: Ist
A
A
A
SURABAYA - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) , khususnya yang bersumber dari luar negeri. Dalam aksi di depan Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim, massa aksi menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Selain itu, memastikan aktivitas NGO tidak berseberangan dengan kepentingan nasional. Menurut koordinator aksi Figo, ada beberapa NGO yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pendanaan dari asing, namun tidak transparan.
Baca juga: Sejumlah Organisasi Kepemudaan dan NGO Deklarasi Jaga Indonesia
“Penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini. Negara jangan diam karena persatuan, stabilitas nasional sedang dipertaruhkan," katanya saat berorasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, Jumat (24/4/2026).
"Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas. Jangan diam, jangan baru bertindak jika keadaan sudah semakin parah," sambungnya.
Figo juga mendorong pemerintah memperkuat peraturan perundang-undangan terkait transparansi pendanaan NGO seiring meningkatnya dinamika global dan keterbukaan arus informasi serta modal. Apalagi semakin banyak LSM yang beroperasi di Indonesia sehingga pengawasan perlu diperketat.
Dalam aksi tersebut, ISMEI Jatim membawa sejumlah tuntutan yakni:
1. Mendesak Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan.
2. Meminta pemerintah memperketat regulasi terkait transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing.
Selain itu, memastikan aktivitas NGO tidak berseberangan dengan kepentingan nasional. Menurut koordinator aksi Figo, ada beberapa NGO yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pendanaan dari asing, namun tidak transparan.
Baca juga: Sejumlah Organisasi Kepemudaan dan NGO Deklarasi Jaga Indonesia
“Penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini. Negara jangan diam karena persatuan, stabilitas nasional sedang dipertaruhkan," katanya saat berorasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, Jumat (24/4/2026).
"Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas. Jangan diam, jangan baru bertindak jika keadaan sudah semakin parah," sambungnya.
Figo juga mendorong pemerintah memperkuat peraturan perundang-undangan terkait transparansi pendanaan NGO seiring meningkatnya dinamika global dan keterbukaan arus informasi serta modal. Apalagi semakin banyak LSM yang beroperasi di Indonesia sehingga pengawasan perlu diperketat.
Dalam aksi tersebut, ISMEI Jatim membawa sejumlah tuntutan yakni:
1. Mendesak Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan.
2. Meminta pemerintah memperketat regulasi terkait transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing.
(jon)
Lihat Juga :
