Ada Putusan MA, Kejari Pelalawan: Eksekusi Lahan Tetap Harus Dilaksanakan
Sabtu, 20 Maret 2021 - 03:12 WIB
loading...
A
A
A
Sementara, MA baru-baru ini juga kembali mengeluarkan putusan bahwa surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 595 K.TUN/2020 dan disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
Dia menegaskan, bahwa putusan MA yang muncul belakangan ini merupakan peradilan PTUN, dan merupakan hal yang berbeda dengan putusan sebelumnya. "Dua putusan itu merupakan hal berbeda. Sebab obyeknya juga berbeda," bebernya. Baca juga: Gempar, Warga Trenggalek Meregang Nyawa dengan Tubuh Hancur Usai Tabrakkan Diri ke KA Malabar
Saat ini dari 3.323 hektar lahan sawit, sebagian besar sudah dieksekusi . Lahan tersebut ditanami kayu akasia milik PT NWR. "Kalau kita lihat dari peristiwanya, ada dua putusan pengadilan terhadap satu peristiwa hukum yaitu putusan pidana dan putusan PTUN," ungkapnya.
"Jadi perlu dipahami secara filosofis adanya putusan TUN, tidak dimaksudkan melakukan tindakan korektif terhadap putusan dalam peristiwa pidananya. Sebab, hal ini terkait dengan kompetensi absolut dari badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo," tegasnya.
Dia menegaskan, bahwa putusan MA yang muncul belakangan ini merupakan peradilan PTUN, dan merupakan hal yang berbeda dengan putusan sebelumnya. "Dua putusan itu merupakan hal berbeda. Sebab obyeknya juga berbeda," bebernya. Baca juga: Gempar, Warga Trenggalek Meregang Nyawa dengan Tubuh Hancur Usai Tabrakkan Diri ke KA Malabar
Saat ini dari 3.323 hektar lahan sawit, sebagian besar sudah dieksekusi . Lahan tersebut ditanami kayu akasia milik PT NWR. "Kalau kita lihat dari peristiwanya, ada dua putusan pengadilan terhadap satu peristiwa hukum yaitu putusan pidana dan putusan PTUN," ungkapnya.
"Jadi perlu dipahami secara filosofis adanya putusan TUN, tidak dimaksudkan melakukan tindakan korektif terhadap putusan dalam peristiwa pidananya. Sebab, hal ini terkait dengan kompetensi absolut dari badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo," tegasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
