Ridwan Kamil Dorong KPPI Jabar Bangun Sekolah Politik Perempuan
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memberikan sambutan pada Pelantikan dan Pengukuhan DPD KPPI Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/2/2021). Foto/Humas Jabar
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendorong Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jabar untuk membangun sekolah politik perempuan.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, kehadiran sekolah non-formal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk terjun ke dunia politik.
"Saya usulkan KPPI untuk membuat sekolah politik perempuan. Ini non-formal," ujar Kang Emil seusai menghadiri pengukuhan pengurus DPD KPPI Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Menurut Kang Emil, pengurus DPD KPPI Jabar menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, Kang Emil menyatakan, pihaknya pun siap berkolaborasi dalam pendirian sekolah politik perempuan tersebut.
"KPPI Jabar menyambut baik karena mungkin baru pertama di Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, saat ini, banyak perempuan yang ragu terjun ke dunia politik, salah satu penyebab keraguan tersebut berkaitan dengan pengetahuan soal dunia politik.
"Hasil kajian ternyata banyak perempuan yang ingin masuk ke politik, tapi bingung karena tidak memiliki ilmunya," ungkapnya.
Dia berharap, dengan hadirnya sekolah politik perempuan, tingkat partisipasi perempuan di dunia politik terus meningkat, khususnya di Jabar.
"Mudah-mudahan dengan adanya sekolah itu tingkat partisipasi naik, sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah," katanya.
Kang Emil menambahkan, pengurus dan anggota KPPI terdaftar di berbagai partai politik. KPPI sendiri menargetkan keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30 persen.
"Keterwakilan perempuan di DPRD Jabar saat ini baru mendekati 20 persen," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KPPI Jabar, Ratna Ningsih menuturkan bahwa KPPI adalah organisasi independen yang pendiriannya berdasarkan rekomendasi dari ketua partai politik.
"Kami ingin sepadan untuk mengisi kursi legislatif 30 persen dan dapat dihargai, inilah kenapa KPPI hadir," ucapnya.
Baca juga: Kampanye Normalisasi Pemutaran Film di Bioskop, Ridwan Kamil: Perfilman Kembali Menggeliat
Selain itu, kata Ratna, pihaknya ingin berkontribusi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin. KPPI Jabar pun siap berjuang memberdayakan perempuan, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, dan mencegah perkawinan dini.
Baca juga: Hendak Dinasehati Hakim Agar Tak Bercerai, Aa Gym dan Teh Ninih Kompak Tak Hadiri Sidang
"Ini amanat gubernur yang akan kita jalankan. Kita akan langsung bekerja membuat program dan berkolaborasi dengan Ibu Atalia (Ketua TP PKK Jabar) dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin," katanya.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, kehadiran sekolah non-formal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk terjun ke dunia politik.
"Saya usulkan KPPI untuk membuat sekolah politik perempuan. Ini non-formal," ujar Kang Emil seusai menghadiri pengukuhan pengurus DPD KPPI Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Menurut Kang Emil, pengurus DPD KPPI Jabar menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, Kang Emil menyatakan, pihaknya pun siap berkolaborasi dalam pendirian sekolah politik perempuan tersebut.
"KPPI Jabar menyambut baik karena mungkin baru pertama di Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, saat ini, banyak perempuan yang ragu terjun ke dunia politik, salah satu penyebab keraguan tersebut berkaitan dengan pengetahuan soal dunia politik.
"Hasil kajian ternyata banyak perempuan yang ingin masuk ke politik, tapi bingung karena tidak memiliki ilmunya," ungkapnya.
Dia berharap, dengan hadirnya sekolah politik perempuan, tingkat partisipasi perempuan di dunia politik terus meningkat, khususnya di Jabar.
"Mudah-mudahan dengan adanya sekolah itu tingkat partisipasi naik, sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah," katanya.
Kang Emil menambahkan, pengurus dan anggota KPPI terdaftar di berbagai partai politik. KPPI sendiri menargetkan keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30 persen.
"Keterwakilan perempuan di DPRD Jabar saat ini baru mendekati 20 persen," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KPPI Jabar, Ratna Ningsih menuturkan bahwa KPPI adalah organisasi independen yang pendiriannya berdasarkan rekomendasi dari ketua partai politik.
"Kami ingin sepadan untuk mengisi kursi legislatif 30 persen dan dapat dihargai, inilah kenapa KPPI hadir," ucapnya.
Baca juga: Kampanye Normalisasi Pemutaran Film di Bioskop, Ridwan Kamil: Perfilman Kembali Menggeliat
Selain itu, kata Ratna, pihaknya ingin berkontribusi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin. KPPI Jabar pun siap berjuang memberdayakan perempuan, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, dan mencegah perkawinan dini.
Baca juga: Hendak Dinasehati Hakim Agar Tak Bercerai, Aa Gym dan Teh Ninih Kompak Tak Hadiri Sidang
"Ini amanat gubernur yang akan kita jalankan. Kita akan langsung bekerja membuat program dan berkolaborasi dengan Ibu Atalia (Ketua TP PKK Jabar) dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin," katanya.
(boy)
Explore More