Partai Demokrat Ciamis Desak Jokowi Tolak Hasil KLB Sibolangit
Sabtu, 06 Maret 2021 - 18:01 WIB
loading...
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara. Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Penyelenggaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terus menuai penolakan. Kali ini disuarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Penolakan disampaikan karena KLB Sibolangit dinilai melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Baca juga: Kader Demokrat KBB Ditawari DP Rp20 Juta untuk Ikut KLB di Deli Serdang
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara menegaskan, pihaknya bersama seluruh DPC dan DPD se-Indonesia setia dan layak pada kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kami tetap setia pada AHY sebagai ketua umum partai dan menolak KLB Sibolangit. KLB tidak sah dan inkonstitusional," tegas Anjar, Sabtu (6/3/2021).
Mantan Ketua PWI Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran dua periode itu pun menegaskan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY karena telah mengantongi keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Bersahabat Sejak Kecil, Tiga Kakek Ini Buktikan Arti Penting Persahabatan
Penolakan disampaikan karena KLB Sibolangit dinilai melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Baca juga: Kader Demokrat KBB Ditawari DP Rp20 Juta untuk Ikut KLB di Deli Serdang
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara menegaskan, pihaknya bersama seluruh DPC dan DPD se-Indonesia setia dan layak pada kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kami tetap setia pada AHY sebagai ketua umum partai dan menolak KLB Sibolangit. KLB tidak sah dan inkonstitusional," tegas Anjar, Sabtu (6/3/2021).
Mantan Ketua PWI Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran dua periode itu pun menegaskan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY karena telah mengantongi keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Bersahabat Sejak Kecil, Tiga Kakek Ini Buktikan Arti Penting Persahabatan
Lihat Juga :
