Cegah Penyerobotan Aset, Wali Kota Surabaya: 2023 Seluruh Aset Tersertifikat
loading...
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menargetkan seluruh aset tersertifikat akan tuntas pada 2023. Kepastian itu diperoleh setelah pihaknya menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II, Kamis (4/3/2021).
Rinciannya, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Sementara untu BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT . Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya juga ada 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Eri menuturkan, seluruh aset pemkot yang saat ini belum tersertifikat akan segera bersertifikat semuanya dalam waktu secepatnya. Jika dihitung sebenarnya akan rampung pada 2025 tetapi dilakukan percepatan menjadi 2023 mendatang. " Sertifikat dan peta bidang sudah keluar, sehingga tinggal memeruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan," kata Eri.
Ia menambahkan, mengingat jumlah persil yang cukup banyak maka, dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada 2023 mendatang. Termasuk sertifikat untuk jalan , tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.
"Paling tidak sudah keluar PBTnya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat . Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak," ungkapnya. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat.
Makanya, ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. "Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus," tegasnya.
Rinciannya, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Sementara untu BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT . Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya juga ada 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Eri menuturkan, seluruh aset pemkot yang saat ini belum tersertifikat akan segera bersertifikat semuanya dalam waktu secepatnya. Jika dihitung sebenarnya akan rampung pada 2025 tetapi dilakukan percepatan menjadi 2023 mendatang. " Sertifikat dan peta bidang sudah keluar, sehingga tinggal memeruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan," kata Eri.
Ia menambahkan, mengingat jumlah persil yang cukup banyak maka, dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada 2023 mendatang. Termasuk sertifikat untuk jalan , tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.
"Paling tidak sudah keluar PBTnya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat . Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak," ungkapnya. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat.
Makanya, ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. "Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus," tegasnya.
Explore More