Bank Indonesia Dorong Pesantren Sebagai Sentra Ekonomi Baru
loading...
A
A
A
BANDUNG - Bank Indonesia (BI) Kantor wilayah Jawa Barat mendorong pesantren sebagai sentra ekonomi baru, di tengah kondisi ekonomi Jawa Barat yang belum stabil. Menggerakkan ekonomi pesantren diharapkan bisa memberi multiplier efek bagi lingkungan sekitarnya.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto mengatakan, pesantren diharapkan mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitarnya.
"Pondok pesantren diharapkan mampu berperan dalam menciptakan kemandirian pangan menghadapi kemungkinan krisis pangan sebagaimana peringatan di awal 2020 lalu," kata Herawanto dalam siaran persnya, Senin (22/2/2021).
Herawanto menambahkan, pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren merupakan bagian dari konsep ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada nilai dan prinsip syariah. Ekonomi Pesantren melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat-sekat SARA yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam era pemanfaatan teknologi digital seperti saat ini, proses pengembangan ekonomi pesantren dilakukan secara end to end dengan bercirikan pemanfaatan digital baik dalam aktivitas usaha, termasuk dalam transaksi pembayaran.
Baca juga: Normalisasi Rel Belum Rampung, Hari Ini KAI Kembali Batalkan Semua Perjalanan Bandung-Jakarta
Akhir pekan kemarin, BI Jabar menyerahkan bantuan alat pertanian dan perikanan di Pondok Pesantren Al Ghazaly, Bogor. Selain menyerahkan paket bantuan, dilakukan juga implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi ZISWAF di lingkungan pondok pesantren yang didukung oleh LinkAja Syariah.
Baca juga: I Gede Ardika Meninggal, Sandiaga: Kami Kehilangan Sosok Pemimpin Pariwisata
Langkah ini, kata dia, diharapkan dapat mendorong penguatan sisi supply pangan, yang dilakukan melalui pengembangan UMKM. Sejalan mendorong pondok pesantren sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk percepatan digitalisasi ekonomi.
Hadir dalam acara, Menteri Pertanian, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, beserta jajaran Dirjen di lingkungan Kementerian Pertanian; Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Anggota Komisi XI DPR-RI, H. Ecky Awal Mucharam.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto mengatakan, pesantren diharapkan mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitarnya.
"Pondok pesantren diharapkan mampu berperan dalam menciptakan kemandirian pangan menghadapi kemungkinan krisis pangan sebagaimana peringatan di awal 2020 lalu," kata Herawanto dalam siaran persnya, Senin (22/2/2021).
Herawanto menambahkan, pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren merupakan bagian dari konsep ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada nilai dan prinsip syariah. Ekonomi Pesantren melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat-sekat SARA yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam era pemanfaatan teknologi digital seperti saat ini, proses pengembangan ekonomi pesantren dilakukan secara end to end dengan bercirikan pemanfaatan digital baik dalam aktivitas usaha, termasuk dalam transaksi pembayaran.
Baca juga: Normalisasi Rel Belum Rampung, Hari Ini KAI Kembali Batalkan Semua Perjalanan Bandung-Jakarta
Akhir pekan kemarin, BI Jabar menyerahkan bantuan alat pertanian dan perikanan di Pondok Pesantren Al Ghazaly, Bogor. Selain menyerahkan paket bantuan, dilakukan juga implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi ZISWAF di lingkungan pondok pesantren yang didukung oleh LinkAja Syariah.
Baca juga: I Gede Ardika Meninggal, Sandiaga: Kami Kehilangan Sosok Pemimpin Pariwisata
Langkah ini, kata dia, diharapkan dapat mendorong penguatan sisi supply pangan, yang dilakukan melalui pengembangan UMKM. Sejalan mendorong pondok pesantren sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk percepatan digitalisasi ekonomi.
Hadir dalam acara, Menteri Pertanian, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, beserta jajaran Dirjen di lingkungan Kementerian Pertanian; Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Anggota Komisi XI DPR-RI, H. Ecky Awal Mucharam.
(boy)