LMB Menentang Keinginan LAM Riau campur Tangan Urusi Minyak Bumi
Sabtu, 20 Februari 2021 - 23:12 WIB
loading...
LMB Menentang Keinginan LAM Riau campur Tangan Urusi Minyak Bumi. Foto/Banda Haruddin Tanjung
A
A
A
PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau berhasrat ingin mengelola Blok Rokan Riau yang kontrak dengan PT Pacifik Indonesia (CPI). Laskar Melayu Bersatu (LMB) menentang keinginan LAM Riau.
Menurut LMB, seharusnya Lembaga Adat Melayu Riau bekerja sesuai dengan tujuan dasar yakni mengurus adat, membesarkan budaya dan tradisi. Pengelolaan gas alam merupakan kerja pemerintah bukan lembaga adat.
"Saya bingung, (LAM Riau) seharusnya ngurus adat kok ngurus Blok Rokan. Yang adat aja kita nggak tahu gimana. Di bawah pimpinan yang sekarang, belum ada sedikitpun untuk membangun. Apa kegiatan Anda di Riau ini kok boro boro ngurus Blok Rokan," kata Datuk Panglima Harian LMB, Ismail Amir, Sabtu (20/2/2021).
Pengolahan minyak dan gas sudah sepatutnya diurus oleh pihak yang memiliki kemampuan dan pengalaman. Pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih tetap, bukan lembaga adat.
"Kalau pihak ketiga yang mengelola pasti ada cukong-cukong. Ini kerugian Riau. Sebagai orang Melayu kita malu menguasai yang tidak kita kuasai. Sebaiknya yang kita kuasai adalah yang kita mampu. Ini bukan orientasi bisnis. Seharusnya yang kita perjuangkan adalah bagaimana putra putri Riau bisa bekerja di rumah sendiri," tukasnya.
Menurut LMB, seharusnya Lembaga Adat Melayu Riau bekerja sesuai dengan tujuan dasar yakni mengurus adat, membesarkan budaya dan tradisi. Pengelolaan gas alam merupakan kerja pemerintah bukan lembaga adat.
"Saya bingung, (LAM Riau) seharusnya ngurus adat kok ngurus Blok Rokan. Yang adat aja kita nggak tahu gimana. Di bawah pimpinan yang sekarang, belum ada sedikitpun untuk membangun. Apa kegiatan Anda di Riau ini kok boro boro ngurus Blok Rokan," kata Datuk Panglima Harian LMB, Ismail Amir, Sabtu (20/2/2021).
Pengolahan minyak dan gas sudah sepatutnya diurus oleh pihak yang memiliki kemampuan dan pengalaman. Pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih tetap, bukan lembaga adat.
"Kalau pihak ketiga yang mengelola pasti ada cukong-cukong. Ini kerugian Riau. Sebagai orang Melayu kita malu menguasai yang tidak kita kuasai. Sebaiknya yang kita kuasai adalah yang kita mampu. Ini bukan orientasi bisnis. Seharusnya yang kita perjuangkan adalah bagaimana putra putri Riau bisa bekerja di rumah sendiri," tukasnya.
Lihat Juga :
