Pedagang Pasar dan Karyawan Mal Sasaran Vaksinasi Tahap Kedua di Jatim
loading...
Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Pemprov Jatim tengah menunggu kedatangan vaksin dari pemerintah pusat untuk melaksanakan vaksinasi tahap kedua yang diprioritaskan bagi pemberi pelayanan publik.
"Sasaran tahap dua adalah pemberi pelayanan publik yang beresiko tinggi, seperti TNI, Polri, para guru yang sedang memberi pengajaran di vocational training dimana harus bertatap muka, pedagang di pasar dan plaza serta jurnalis dan sebagainya," kata Khofifah, Sabtu (20/2/2021).
Bahkan, orang nomor satu di Jatim itu menyebut bahwa ada 104 item yang saat ini masuk ke dalam daftar identifikasi pemberi pelayanan publik. Ke-104 item tersebut diharapkan bisa menerima vaksin pada tahap kedua yang rencananya akan dimulai pada pekan keempat bulan Februari 2021.
"Kita sebetulnya telah mengidentifikasi sebenarnya ada sekitar 104 item. Tentunya kita akan tetap terus mengikuti arahan dan kedatangan vaksin tahap dua dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Dirinya menambahkan, berdasarkan update data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Jumat (12/2/2021), ditargetkan sekitar 4,5 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi diprioritaskan di kawasan Ibukota. Sehingga penyampaian vaksin pun harus mengikuti Standard Operational Procedure (SOP) dan regulasi yang telah ditetapkan.
"Kita semua menunggu datangnya vaksin dari pemerintah pusat. Saya minta tolong kesabaran dari semuanya. Jadi disini perlu dibangun kesepahaman antara kabupaten/kota," pungkas Khofifah.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mencatat, hingga pekan kedua Februari 2021 sudah 390.000 warga yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapat vaksinasi COVID-19 tahap kedua.Dari jumlah tersebut, sebanyak 117.000 orang terdiri dari kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi. Sebanyak 266.000 orang lansia dan sekitar 7.000 orang yang masih tertunda pada vaksin periode pertama.
Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi ini di antaranya, ASN dan non ASN di lingkup Pemkot Surabaya, TNI, Polri, anggota DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, pegawai BUMN yang ada di Surabaya, BUMD, hingga tokoh agama. "Wartawan, pendidik, pengusaha pariwisata juga diusulkan mendapat vaksinasi ," katanya.
"Sasaran tahap dua adalah pemberi pelayanan publik yang beresiko tinggi, seperti TNI, Polri, para guru yang sedang memberi pengajaran di vocational training dimana harus bertatap muka, pedagang di pasar dan plaza serta jurnalis dan sebagainya," kata Khofifah, Sabtu (20/2/2021).
Bahkan, orang nomor satu di Jatim itu menyebut bahwa ada 104 item yang saat ini masuk ke dalam daftar identifikasi pemberi pelayanan publik. Ke-104 item tersebut diharapkan bisa menerima vaksin pada tahap kedua yang rencananya akan dimulai pada pekan keempat bulan Februari 2021.
"Kita sebetulnya telah mengidentifikasi sebenarnya ada sekitar 104 item. Tentunya kita akan tetap terus mengikuti arahan dan kedatangan vaksin tahap dua dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Dirinya menambahkan, berdasarkan update data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Jumat (12/2/2021), ditargetkan sekitar 4,5 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi diprioritaskan di kawasan Ibukota. Sehingga penyampaian vaksin pun harus mengikuti Standard Operational Procedure (SOP) dan regulasi yang telah ditetapkan.
"Kita semua menunggu datangnya vaksin dari pemerintah pusat. Saya minta tolong kesabaran dari semuanya. Jadi disini perlu dibangun kesepahaman antara kabupaten/kota," pungkas Khofifah.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mencatat, hingga pekan kedua Februari 2021 sudah 390.000 warga yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapat vaksinasi COVID-19 tahap kedua.Dari jumlah tersebut, sebanyak 117.000 orang terdiri dari kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi. Sebanyak 266.000 orang lansia dan sekitar 7.000 orang yang masih tertunda pada vaksin periode pertama.
Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi ini di antaranya, ASN dan non ASN di lingkup Pemkot Surabaya, TNI, Polri, anggota DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, pegawai BUMN yang ada di Surabaya, BUMD, hingga tokoh agama. "Wartawan, pendidik, pengusaha pariwisata juga diusulkan mendapat vaksinasi ," katanya.
(don)
Explore More