Salah Sasaran, Data dan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Mendesak untuk Direvisi
Jum'at, 12 Februari 2021 - 23:28 WIB
loading...
A
A
A
Zahid Ahmad Faiz mengatakan, pada dasarnya BLT atau BST ini sangat relevan bagi masyarakat DIY yang terdampak COVID-19 . Sayangnya, dalam penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran.
Baca juga: Nama Menantu Soekarwo Menguat, Didukungan 29 DPC Pimpin Partai Demokrat Jatim
Menurutnya, ada yang harusnya berhak tetapi tidak menerima, dan yang harusnya tidak masuk penerima justru menerima BLT atau BST . Hal ini dikarenakan data yang digunakan masih mengunakan data tahun 2015, padahal dari tahun 2016-2020 dipastikan ada perubahan.
"Untuk itu, harus ada validasi data terbaru. Jangan sampai penyaluran BLT tahun 2021 masih mengunakan data 2015, sehingga perlu dilakukan pembaharuan data terdampak langsung pandemi COVID-19 ," kata Zahid.
Zahid menjelaskan pembaharuan data ini penting. Selain untuk memperbaruhi data, juga meminimalisir terjadinya pemalsuan data. Karena ada temuan penggelapan bansos oleh pendamping PKH , yaitu dengan cara memalsukan data penerima. Sebab penyaluran bansos hanya berdasarkan NIK di sistem informasi kesejahteraan sosial.
Dari laporan lembaga survei ada 57 laporan pelanggaran penyaluran bansos di DIY selama tahun 2020. "Ini ironis, seharusnya pendamping PKH melakukan pengawasan, justru melakukan pelanggaran," paparnya. Baca juga: Naik Mobil Mewah, Taufik Hidayat Ditangkap Saat Bawa Sabu 25 Kg
Baca juga: Nama Menantu Soekarwo Menguat, Didukungan 29 DPC Pimpin Partai Demokrat Jatim
Menurutnya, ada yang harusnya berhak tetapi tidak menerima, dan yang harusnya tidak masuk penerima justru menerima BLT atau BST . Hal ini dikarenakan data yang digunakan masih mengunakan data tahun 2015, padahal dari tahun 2016-2020 dipastikan ada perubahan.
"Untuk itu, harus ada validasi data terbaru. Jangan sampai penyaluran BLT tahun 2021 masih mengunakan data 2015, sehingga perlu dilakukan pembaharuan data terdampak langsung pandemi COVID-19 ," kata Zahid.
Zahid menjelaskan pembaharuan data ini penting. Selain untuk memperbaruhi data, juga meminimalisir terjadinya pemalsuan data. Karena ada temuan penggelapan bansos oleh pendamping PKH , yaitu dengan cara memalsukan data penerima. Sebab penyaluran bansos hanya berdasarkan NIK di sistem informasi kesejahteraan sosial.
Dari laporan lembaga survei ada 57 laporan pelanggaran penyaluran bansos di DIY selama tahun 2020. "Ini ironis, seharusnya pendamping PKH melakukan pengawasan, justru melakukan pelanggaran," paparnya. Baca juga: Naik Mobil Mewah, Taufik Hidayat Ditangkap Saat Bawa Sabu 25 Kg
Lihat Juga :
