Fantastis, BPBD Jabar Ungkap Dana Penanganan Longsor Sumedang Tembus Rp158 Miliar
Kamis, 04 Februari 2021 - 17:28 WIB
loading...
A
A
A
"Ini kan komplek perumahan, jadi sudah terbangun. Relokasi ke perumahan ini diminati warga. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp19,7 miliar," katanya.
Dani mengatakan, masyarakat rata-rata memilih direlokasi ke perumahan El Hago karena mayoritas warga terdampak bekerja di sektor industri di kawasan Rancaekek. Warga memilih lokasi tersebut karena berdekatan dengan tempat mereka bekerja. "Relokasi itu tak harus lahan kosong yang penting tingkat keterisiannya," katanya.
Dani meyakinkan, upaya relokasi tersebut telah didahului kajian yang komprehensif. Terlebih, pengajuan anggaran relokasi harus disertai rekomendasi dari perguruan tinggi dan lembaga geologi, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Selain itu, aspek lahan dan perizinan menjadi syarat lainnya.
"Mitigasi harus dilakukan di daerah korban longsor tersebut dan pemukiman yang banyak terancam. Rp158 miliar itu kebutuhan secara umum, termasuk untuk early warning sistem dan mitigasi," paparnya.
Dani menambahkan, pemerintah daerah wajib memberikan rumah pengganti kepada seluruh korban yang direlokasi dengan nilai yang sama rata serta tidak melihat besar atau kecilnya rumah mereka sebelumnya.
Dani mengatakan, masyarakat rata-rata memilih direlokasi ke perumahan El Hago karena mayoritas warga terdampak bekerja di sektor industri di kawasan Rancaekek. Warga memilih lokasi tersebut karena berdekatan dengan tempat mereka bekerja. "Relokasi itu tak harus lahan kosong yang penting tingkat keterisiannya," katanya.
Dani meyakinkan, upaya relokasi tersebut telah didahului kajian yang komprehensif. Terlebih, pengajuan anggaran relokasi harus disertai rekomendasi dari perguruan tinggi dan lembaga geologi, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Selain itu, aspek lahan dan perizinan menjadi syarat lainnya.
"Mitigasi harus dilakukan di daerah korban longsor tersebut dan pemukiman yang banyak terancam. Rp158 miliar itu kebutuhan secara umum, termasuk untuk early warning sistem dan mitigasi," paparnya.
Dani menambahkan, pemerintah daerah wajib memberikan rumah pengganti kepada seluruh korban yang direlokasi dengan nilai yang sama rata serta tidak melihat besar atau kecilnya rumah mereka sebelumnya.
(shf)
Lihat Juga :
