Anggota Dewan yang Terlibat di Satgas Covid-19 Toraja Diminta Mundur
loading...
Mahasiswa di Toraja meminta anggota DPRD fokus mengawasi dana Covid-19 yang digunakan tim Satgas. Foto: Ilustrasi
A
A
A
TORAJA - Puluhan Mahasiswa mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Rebuplik Indonesia (PMKRI) Cabang Toraja, berunjuk rasa di gedung DPRD Tana Toraja , Kamis(4/2/2021).
Dalam orasinya, perwakilan pengunjuk rasa menuntut anggota DPRD Tana Toraja yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Tana Toraja mundur dari jabatan.
"DPRD Tana Toraja tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat. Mereka tidak mampu meminta pertanggungjawaban dana Covid-19 . Sebab diduga ikut menikmati aliran dananya sebagai anggota satgas penanganan Covid-19," tegas Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Toraja, Demianus saat berorasi di depan kantor DPRD Tana Toraja .
"Kami meminta, oknum anggota dewan yang menerima aliran dana penanganan Covid-19 mundur saja supaya bisa ikut mempertanggungjawabkan dana Covid,-19,” lanjutnya.
Demianus mengatakan, bungkamnya anggota DPRD sama saja terlibat aktif dalam ketidakterbukaannya penggunaan dana Covid-19. Sehingga, fungsi pengawasan sebagai anggota dewan tidak berjalan sehingga sudah tak layak lagi menjabat wakil rakyat yang terhormat.
Diketahui, keterlibatan Anggota DPRD Tana Toraja dalam Satgas penanganan Covid-19 di kabupaten Tana Toraja berdasarkan SK Bupati nomor 73/lll/tahun 2020 tentang kesiapsiagaan dan Penanganan Penyebaran 19 Covid di kabupaten Tana Toraja. Serta SK Bupati Tana Toraja Nomor 206/IV/Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan Penanganan Penyebaran Covid-19.
Usai menyampaikan orasinya, massa pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam pertemuan antara Pimpinan dan Angggota Dewan dengan massa pengunjukrasa, DPRD mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama, DPRD meminta Satgas Covid-19 Tana Toraja harus transparan dalam penggunaan anggaran. Kedua, DPRD mempertanyakan SK Bupati untuk memberikan penjelasan dasar anggota DPRD jadi bagian Satgas Covid-19.
Dalam orasinya, perwakilan pengunjuk rasa menuntut anggota DPRD Tana Toraja yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Tana Toraja mundur dari jabatan.
"DPRD Tana Toraja tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat. Mereka tidak mampu meminta pertanggungjawaban dana Covid-19 . Sebab diduga ikut menikmati aliran dananya sebagai anggota satgas penanganan Covid-19," tegas Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Toraja, Demianus saat berorasi di depan kantor DPRD Tana Toraja .
"Kami meminta, oknum anggota dewan yang menerima aliran dana penanganan Covid-19 mundur saja supaya bisa ikut mempertanggungjawabkan dana Covid,-19,” lanjutnya.
Demianus mengatakan, bungkamnya anggota DPRD sama saja terlibat aktif dalam ketidakterbukaannya penggunaan dana Covid-19. Sehingga, fungsi pengawasan sebagai anggota dewan tidak berjalan sehingga sudah tak layak lagi menjabat wakil rakyat yang terhormat.
Diketahui, keterlibatan Anggota DPRD Tana Toraja dalam Satgas penanganan Covid-19 di kabupaten Tana Toraja berdasarkan SK Bupati nomor 73/lll/tahun 2020 tentang kesiapsiagaan dan Penanganan Penyebaran 19 Covid di kabupaten Tana Toraja. Serta SK Bupati Tana Toraja Nomor 206/IV/Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan Penanganan Penyebaran Covid-19.
Usai menyampaikan orasinya, massa pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam pertemuan antara Pimpinan dan Angggota Dewan dengan massa pengunjukrasa, DPRD mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama, DPRD meminta Satgas Covid-19 Tana Toraja harus transparan dalam penggunaan anggaran. Kedua, DPRD mempertanyakan SK Bupati untuk memberikan penjelasan dasar anggota DPRD jadi bagian Satgas Covid-19.
(agn)
Explore More