Kurangi Beban RS Rujukan, Jabar Optimalkan Puskesmas Tangani COVID-19
loading...
A
A
A
BANDUNG - Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan peran pusat kesehatan masyarakat ( Puskesmas ) dalam penanganan COVID-19 untuk mengurangi beban rumah sakit (RS) rujukan COVID-19.
Diketahui, saat ini, rata-rata tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) RS rujukan COVID-19 di Provinsi Jabar cukup tinggi. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan penanganan pasien COVID-19 tak maksimal.
Gagasan optimalisasi puskesmas dalam penanganan COVID-19 tersebut tertuang dalam program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa). Melalui program yang akan digulirkan di 100 puskesmas yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Jabar itu, penanganan pasien COVID-19 lebih maksimal.
Baca juga: Cuaca Buruk, Puluhan Ton Ikan di Keramba Apung Waduk Saguling Mati
Adapun ke-12 kabupaten/kota itu, yakni Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat.
Penentuan lokasi pelaksanaan program didasari sejumlah kriteria, di antaranya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, -sumber daya manusia kesehatan (SDMK) per kabupaten/kota, hingga kepadatan penduduk.
"Kita akan menambah SDM dari APBD. Kami perkirakan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 harus ada tiga SDM baru yang berkompeten di bidang kesehatan," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dalam rapat virtual bersama 12 kepala daerah pelaksana program Puspa, Selasa (26/1/2021).
Menurut dia, nantinya tiga SDM baru yang berkompeten di bidang kesehatan bersama dua staf puskesmas setempat akan menjadi tenaga kesehatan berbasis tim untuk memperkuat pelaksanaan 3T (tracing, testing, dan treatment).
Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memperkuat sistem dan SDM di puskesmas.
"Kami meyakini apabila kita fokus, maka kita bisa kurangi beban rumah sakit dan menekan angka COVID-19. Berdampingan juga dengan vaksinasi yang terus diupayakan," ucapnya.
Baca juga: Aktifitas Sesar Lembang Tak Terprediksi, Warga Cimahi Jangan Lengah
"Saya berharap komitmen dari seluruh kepala daerah yang hadir di dalam video konferensi ini dan keseriusan dalam bekerja sama. Juga dukungan untuk menekan angka COVID-19 agar turun dratis di 2021," sambung dia.
Sementara itu, pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang juga Senior Advisor WHO, Diah Saminarsih mengatakan, SDM menjadi faktor penting dalam penguatan puskesmas. Oleh karena itu, perekrutan dan pelatihan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
"Tidak mudah memperluas trace dan melakukan pelacakan terstruktur dan efektif. Ini nanti nakes yang telah terpilih dan diterjunkan ke puskesmas akan bergabung dengan relawan yang ada di puskesmas yang direkrut di daerah masing masing," kata Diah.
"Pelacakannya diharapkan sesuai dengan target yang ada, pelacakannya dilakukan sangat efektif dan bisa memenuhi target yang ada. Ini memerlukan tenaga kesehatan yang mumpuni yang mempunyai bekal baik dan lebih dari cukup untuk melaksanakannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Emil mengatakan, berdasarkan kajian epidemiologi selama sepekan terakhir, BOR RS rujukan COVID-19 di Jabar kini berada di kisaran 70 persen dari sebelumnya yang sempat menyentuh 77-80 persen.
Menurutnya, penurunan BOR tersebut berkat hadirnya rumah sakit (RS) darurat COVID-19, seperti RS darurat di Kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Kota Bandung.
"Selain itu, berkat kebijakan memindahkan pasien bergejala ringan di non-RS, maka BOR ini jadi 70 persen," katanya dalam konferensi pers virtual dari Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1/2021).
Diketahui, saat ini, rata-rata tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) RS rujukan COVID-19 di Provinsi Jabar cukup tinggi. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan penanganan pasien COVID-19 tak maksimal.
Gagasan optimalisasi puskesmas dalam penanganan COVID-19 tersebut tertuang dalam program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa). Melalui program yang akan digulirkan di 100 puskesmas yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Jabar itu, penanganan pasien COVID-19 lebih maksimal.
Baca juga: Cuaca Buruk, Puluhan Ton Ikan di Keramba Apung Waduk Saguling Mati
Adapun ke-12 kabupaten/kota itu, yakni Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat.
Penentuan lokasi pelaksanaan program didasari sejumlah kriteria, di antaranya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, -sumber daya manusia kesehatan (SDMK) per kabupaten/kota, hingga kepadatan penduduk.
"Kita akan menambah SDM dari APBD. Kami perkirakan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 harus ada tiga SDM baru yang berkompeten di bidang kesehatan," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dalam rapat virtual bersama 12 kepala daerah pelaksana program Puspa, Selasa (26/1/2021).
Menurut dia, nantinya tiga SDM baru yang berkompeten di bidang kesehatan bersama dua staf puskesmas setempat akan menjadi tenaga kesehatan berbasis tim untuk memperkuat pelaksanaan 3T (tracing, testing, dan treatment).
Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memperkuat sistem dan SDM di puskesmas.
"Kami meyakini apabila kita fokus, maka kita bisa kurangi beban rumah sakit dan menekan angka COVID-19. Berdampingan juga dengan vaksinasi yang terus diupayakan," ucapnya.
Baca juga: Aktifitas Sesar Lembang Tak Terprediksi, Warga Cimahi Jangan Lengah
"Saya berharap komitmen dari seluruh kepala daerah yang hadir di dalam video konferensi ini dan keseriusan dalam bekerja sama. Juga dukungan untuk menekan angka COVID-19 agar turun dratis di 2021," sambung dia.
Sementara itu, pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang juga Senior Advisor WHO, Diah Saminarsih mengatakan, SDM menjadi faktor penting dalam penguatan puskesmas. Oleh karena itu, perekrutan dan pelatihan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
"Tidak mudah memperluas trace dan melakukan pelacakan terstruktur dan efektif. Ini nanti nakes yang telah terpilih dan diterjunkan ke puskesmas akan bergabung dengan relawan yang ada di puskesmas yang direkrut di daerah masing masing," kata Diah.
"Pelacakannya diharapkan sesuai dengan target yang ada, pelacakannya dilakukan sangat efektif dan bisa memenuhi target yang ada. Ini memerlukan tenaga kesehatan yang mumpuni yang mempunyai bekal baik dan lebih dari cukup untuk melaksanakannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Emil mengatakan, berdasarkan kajian epidemiologi selama sepekan terakhir, BOR RS rujukan COVID-19 di Jabar kini berada di kisaran 70 persen dari sebelumnya yang sempat menyentuh 77-80 persen.
Menurutnya, penurunan BOR tersebut berkat hadirnya rumah sakit (RS) darurat COVID-19, seperti RS darurat di Kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Kota Bandung.
"Selain itu, berkat kebijakan memindahkan pasien bergejala ringan di non-RS, maka BOR ini jadi 70 persen," katanya dalam konferensi pers virtual dari Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1/2021).
(msd)