Ajukan 132 Bukti Tambahan, Haji Denny Membawa Total 355 Bukti ke MK
Selasa, 26 Januari 2021 - 16:41 WIB
loading...
A
A
A
"Saya ingin menghadiri secara langsung dalam sidang pembacaan permohonan di MK karena sebagai prinsipal mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang didalilkan dalam posita permohonan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemilih di Kalimantan Selatan," kata Denny dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.
Menanggapi keberatan Haji Denny, Majelis Hakim menyatakan, akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anggota majelis yang lainnya.
Pada sidang pertama ini, untuk lebih menguatkan permohonan, Haji Denny-Difri kembali mengajukan penambahan alat bukti kedua, yaitu sebanyak 132 alat bukti, sehingga total keseluruhan alat buktinya menjadi 355 alat bukti, di luar saksi-saksi dan ahli-ahli yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian.
Adapun dalil-dalil permohonan ini secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Pada bagian awal permohonan, kami menyampaikan argumentasi tentang penghitungan yang adil dan seharusnya, serta dilanggarnya prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam perhelatan Pilgub Kalsel Tahun 2020.
2.Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1.
3.Petahana menyalahgunakan bantuan sosial COVID-19 (sembako) untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel.
4.Petahana menyalahgunakan program tandon air COVID-19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel.
Menanggapi keberatan Haji Denny, Majelis Hakim menyatakan, akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anggota majelis yang lainnya.
Pada sidang pertama ini, untuk lebih menguatkan permohonan, Haji Denny-Difri kembali mengajukan penambahan alat bukti kedua, yaitu sebanyak 132 alat bukti, sehingga total keseluruhan alat buktinya menjadi 355 alat bukti, di luar saksi-saksi dan ahli-ahli yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian.
Adapun dalil-dalil permohonan ini secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Pada bagian awal permohonan, kami menyampaikan argumentasi tentang penghitungan yang adil dan seharusnya, serta dilanggarnya prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam perhelatan Pilgub Kalsel Tahun 2020.
2.Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1.
3.Petahana menyalahgunakan bantuan sosial COVID-19 (sembako) untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel.
4.Petahana menyalahgunakan program tandon air COVID-19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel.
Lihat Juga :
