Pakar Hukum Pidana: Dalam Hal Apa Habib Rizieq Mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan
Kamis, 07 Januari 2021 - 21:49 WIB
loading...
Pakar Hukum Pidana, Prof Mudzakir. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan baru selesai menggelar sidang praperadilan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab , Kamis (7/1/2021) malam. Sidang akan dilanjutkan besok, Jumat 8 Januari 2021, pukul 09.00 WIB dengan menghadirkan saksi dan ahli dari Polda Metro Jaya selaku Termohon.
Adapun pada sidang hari ini kubu Habib Rizieq yang berkesempatan menghadirkan saksi ahli, salah satunya pakar hukum pidana, Prof Mudzakir, yang memberikan keterangan secara virtual. (Baca juga: Saksi: Saat Acara Maulid di Petamburan Banyak Aparat tapi Tidak Ada yang Membubarkan)
Di persidangan itu, Prof Mudzakir menjelaskan sejumlah point, salah satunya tentang ketentuan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan. Kata dia, saat ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal itu, harus dilihat dalam satu konteks unsur-unsur dari pasal itu.
"Mana yang dapat dikualifikasikan unsur pokok dari tindak pidana Pasal 93. Ahli menjelaskan unsur pokok dalam tindak pidana Pasal 93 itu terkait dengan kekarantinaan. Adapun rujukannya Pasal 9 Ayat 1 yang isinya, setiap orang wajib mematuhi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan," ujarnya.
Menurut dia, kekarantinaan itu dasarnya harus ada penyelenggaraan kekarantinan, dimana objeknya berarti karantina. Karantina sendiri berarti lockdown pada suatu kota, wilayah, ataupun lokasi tertentu. (Baca juga: Polda Metro Jaya No Comment soal Saksi dan Ahli di Sidang Praperadilan Habib Rizieq)
Adapun pada sidang hari ini kubu Habib Rizieq yang berkesempatan menghadirkan saksi ahli, salah satunya pakar hukum pidana, Prof Mudzakir, yang memberikan keterangan secara virtual. (Baca juga: Saksi: Saat Acara Maulid di Petamburan Banyak Aparat tapi Tidak Ada yang Membubarkan)
Di persidangan itu, Prof Mudzakir menjelaskan sejumlah point, salah satunya tentang ketentuan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan. Kata dia, saat ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal itu, harus dilihat dalam satu konteks unsur-unsur dari pasal itu.
"Mana yang dapat dikualifikasikan unsur pokok dari tindak pidana Pasal 93. Ahli menjelaskan unsur pokok dalam tindak pidana Pasal 93 itu terkait dengan kekarantinaan. Adapun rujukannya Pasal 9 Ayat 1 yang isinya, setiap orang wajib mematuhi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan," ujarnya.
Menurut dia, kekarantinaan itu dasarnya harus ada penyelenggaraan kekarantinan, dimana objeknya berarti karantina. Karantina sendiri berarti lockdown pada suatu kota, wilayah, ataupun lokasi tertentu. (Baca juga: Polda Metro Jaya No Comment soal Saksi dan Ahli di Sidang Praperadilan Habib Rizieq)
Lihat Juga :
