Erick Thohir Pastikan Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin

BANDUNG - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir memastikan, PT Bio Farma siap memproduksi 250 juta dosis vaksin COVID-19. Bahkan, 100 juta dosis di antaranya sudah siap diproduksi karena sudah mengantongi sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepastian tersebut disampaikan Erick seusai mengunjungi langsung Bio Farma untuk mengecek kesiapan infrastruktur serta memastikan semua tugas distribusi dan produksi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Baca juga:Diusulkan Jadi Orang Pertama di Kota Bogor Suntik Vaksin, Dedie Rachim: Siap Bila Instruksi Mendagri)

"Saya sudah pastikan, sesuai arahan di awal, saya ingin Bio Farma mempersiapkan kapasitas produksi. Alhamdulilah, 250 juta sudah siap, 100 juta sudah ada sertifikat dari BPOM untuk bisa memproduksi. Insya Allah, untuk yang 150 juta, kita masih perlu izin lagi dari BPOM, insya Allah BPOM mendukung supaya kapasitasnya 250 juta," tutur Erick dalam konferensi pers yang juga ditayangkan channel Youtube Bio Farma, Kamis (7/1/2020).

Erick juga memastikan, vaksin COVID-19 bakal segera diproduksi Bio Farma setelah bahan baku tiba yang dijadwalkan pada Minggu kedua Januari 2021. Seluruh proses produksi, kata Erick, mengacu pada standar World Health Organization (WHO).

Selain kesiapan Bio Farma memproduksi vaksin COVID-19, Erick juga menyatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), vaksinasi COVID-19 pada Januari 2021 ini dapat terealisasi hingga 5,8 juta dosis dan Februari 10,4 juta dosis, serta Maret 13,3 juta dosis secara gratis.

"Mudah mudhan vaksinasi berjalan dengan baik. Kami Kementerian BUMN dan Bio Farma menjalankan tugas sebaik-baiknya, agar rakyat bisa divaksinasi dengan baik. Kami memastikan, proses izin dari BPOM, Emergency Use Authorization (EUA) dapat keluar dan tentu baru divaksin (setelah ada izin akan ada)," terangnya.

"Jangan ada pemikiran seakan-akan kita tidak mengikuti standar dunia. Saya tekankan sejak awal, vaksin yang dilakukan pemerintah adalah yang sudah ada di list WHO dan sudah melalui uji klinis," lanjut Erick menekankan.

Adapun terkait kehalalan vaksin, Erick menegaskan bahwa hal itu akan diproses oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena halal tidaknya vaksin menjadi ranah MUI. "Kami tidak akan mengklaim (halal), itu bukan tupoksi dari kami. Kami melakukan pembicaraan dengan MUI," tegasnya.

Pemda Diminta Siapkan Tempat Vaksin Khusus

Lebih lanjut Erick mengatakan, seiring kesiapan Bio Farma memproduksi vaksin COVID-19, pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk menyiapkan tempat penyimpanan vaksin yang sesuai standar.