Kasus Pembangunan Musala, Ratusan Warga Grand Wisata Datangi PN Cikarang
Rabu, 06 Januari 2021 - 10:46 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai pembeli, tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban jual beli tanah, mengantongi surat serah terima, melunasi pajak, dan iuran pengelolaan lingkungan kepada Pengurus RW 10. Ketujuh, permintaan pengembalian tanah yang sudah dibeli kepada Penggugat sangat ironis karena melanggar berbagai peraturan yang berlaku.
Penggugat juga berpotensi membawa konflik keberagamaan secara nasional dengan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan di Indonesia serta pola persekusi atas dasar kedigdayaan bisnis semata. Padahal, tidak ada hal yang merugikan Penggugat, terlebih Cluster Water Garden telah diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Pembangunan musala juga telah memperoleh persetujuan seluruh warga muslim RW 10 dan warga non-muslim di sekitar lokasi. Camat Tambun Selatan saat memberi jawaban pada prinsipnya juga telah menyetujui. Demikian pula Kepala Desa Lambangjaya, Ketua RW 10, seluruh RT RW 10, dan Forum Komunikasi Warga Grand Wisata telah menandatangani persetujuan.
Selain itu, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi telah menerbitkan surat persetujuan dan rekomendasi. Bahkan, Kementerian Agama Kantor Wilayah Bekasi mengeluarkan persetujuan dan rekomendasi sekaligus memberi piagam dan nomor registrasi musala.
Atas seluruh fakta itu, dalil wanprestasi dari Penggugat adalah klausul yang patut diduga penyelundupan hukum sesuai Pasal 146 UU No 1/ 2011 tentang Permukiman dan Perumahan. ”Untuk itu seluruh permohonan penggugat semestinya ditolak karena tidak relevan dan kabur, dengan adanya gugatan ini warga sangat keberatan,” tegasnya.
Penggugat juga berpotensi membawa konflik keberagamaan secara nasional dengan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan di Indonesia serta pola persekusi atas dasar kedigdayaan bisnis semata. Padahal, tidak ada hal yang merugikan Penggugat, terlebih Cluster Water Garden telah diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Pembangunan musala juga telah memperoleh persetujuan seluruh warga muslim RW 10 dan warga non-muslim di sekitar lokasi. Camat Tambun Selatan saat memberi jawaban pada prinsipnya juga telah menyetujui. Demikian pula Kepala Desa Lambangjaya, Ketua RW 10, seluruh RT RW 10, dan Forum Komunikasi Warga Grand Wisata telah menandatangani persetujuan.
Selain itu, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi telah menerbitkan surat persetujuan dan rekomendasi. Bahkan, Kementerian Agama Kantor Wilayah Bekasi mengeluarkan persetujuan dan rekomendasi sekaligus memberi piagam dan nomor registrasi musala.
Atas seluruh fakta itu, dalil wanprestasi dari Penggugat adalah klausul yang patut diduga penyelundupan hukum sesuai Pasal 146 UU No 1/ 2011 tentang Permukiman dan Perumahan. ”Untuk itu seluruh permohonan penggugat semestinya ditolak karena tidak relevan dan kabur, dengan adanya gugatan ini warga sangat keberatan,” tegasnya.
(poe)
Lihat Juga :
