9.000 Lebih Guru Honorer di Sulsel Diusulkan Jadi PPPK

Senin, 04 Januari 2021 - 08:41 WIB
loading...
9.000 Lebih Guru Honorer...
Pemprov Sulsel mengusulkan sekitar 9.000 lebih guru honorer untuk direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Foto: Sindonews/dok
A A A
MAKASSAR - Pemprov Sulsel telah mengirimkan usulan ribuan tenaga pendidik berstatus non-ASN ke pemerintah pusat, yang diharap bisa diterima melalui program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi satu juta guru bagi honorer tahun anggaran 2021.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel , Hery Sumiharto membeberkan, pihaknya telah mengusulkan data sebanyak 9.000-an guru honorer. Mereka terdiri dari jenjang SMA/SMK/SLB di bawah naungan Pemprov Sulsel .

“Kurang kebih 9.000 lebih kita usulkan, dan mudah-mudahan ini bisa disetujui semua. Angka pastinya, nanti saya coba minta di bagian kepegawaian,” beber Hery yang dikonfirmasi KORAN SINDO, Minggu, (03/01/2021).



Dia melanjutkan, usulan tersebut masih akan diverifikasi oleh pemerintah pusat nantinya. Namun dia berharap, Sulsel bisa bisa mendapat kuota lebih besar mengingat banyaknya guru honorer di Sulsel .

Hery berharap, penerimaan guru melalui seleksi PPPK bisa dibuka dalam waktu dekat. Meski pihaknya belum menerima informasi pasti kapan rekrutmen itu digelar, termasuk penetapan kuota yang diusulkan tiap daerah.

“Belum ada (informasi kapan usulan kita ditetapkann pusat). Kita baru masukkan usulan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hasilnya,” imbuh Hery.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengaku, pihaknya sudah mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) kepada Kemenpan-RB, termasuk pada seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2021. Khusus usulan formasi PPPK , kata dia, memang sempat direvisi pasca-kebijakan pusat soal program penerimaan satu juta guru melalui rekutmen PPPK.



“Kalau usulan PPPK kan, disdik yang verifikasi dan usulkan. Sekitar 9.000 lebih itu untuk formasi guru (seleksi PPPK). Jadi dia masukkan langsung ke Kemendikbud, kami cuma menerima laporan,” sebut Imran.

Sementara berdasarkan usulan kebutuhan ASN yang dilaporkan Pemprov Sulsel , sebanyak 2.070 diantaranya khusus untuk seleksi penerimaan CPNS. Kemudian, untuk jalur inpassing 538 pegawai.

Kebutuhan ASN yang diusulkan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh Kemenpan-RB. Dia mengaku, kebutuhan pegawai yang diusulkan, sebagian besar untuk formasi tenaga pendidik dan kesehatan.

Sementara khusus melalui seleksi CPNS , ada sebanyak 34 formasi khusus bagi atlet berprestasi yang diusulkan. Usulan formasi khusus tersebut kata dia, bisa diangkat langsung menjadi CPNS. Bahkan tanpa harus melalui seleksi.

Pertimbangannya, karena telah berkontribusi membawa nama baik Sulsel di tiap ajang kompetisi keolahragaan.

"Jadi kita mintakan formasi khusus, supaya mereka langsung diangkat. Itu kita masukkan di penerimaan CPNS. Itu permintaan khusus. Mudah-mudahan diakomodir," harap Imran.



Dia berharap, kuota yang diberikan oleh pusat bisa lebih besar. Pasalnya, jumlah pegawai pensiun lingkup Pemprov Sulsel pun bertambah tiap tahun. Dengan demikian, harus diikuti dengan penerimaan ASN baru.

Belum lagi, pemerintah pusat tidak membuka penerimaan CPNS formasi tahun 2020 lalu. Namun Imran mengakui hal ini tidak menganggu signifikan jalannya kinerja birokrasi. Apalagi untuk mentaktisi kebutuhan pegawai selama ini mengandalkan pegawai yang mutasi masuk ke Pemprov Sulsel .

"Saya kira kalau lingkup Pemprov Sulsel memang ada jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun. Kebutuhan formasi kita kan selama ini mengandalkan dari CPNS, sementara tahun ini tidak ada. Tapi secara umum kita banyak menerima pegawai pindahan baik dari kabupaten/kota maupun provinsi lain," jelasnya.
(agn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2422 seconds (0.1#10.140)