Cegah Covid-19, Kordinasi Antarwilayah di Sulsel Perlu Ditingkatkan
Kamis, 31 Desember 2020 - 10:04 WIB
loading...
Ketua Tim Ahli Satgas Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin. Foto: istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Laju penularan virus Corona masih perlu diwaspadai. Meski Sulsel mencatatkan angka kesembuhan tertinggi nasional, namun kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulsel masih cenderung fluktuatif.
Berdasarkan data peta zona resiko Satgas Covid-19 per tanggal 27 Desember 2020, hanya ada 2 daerah yang masuk zona kuning atau risiko rendah, yakni Bulukumba dan Tana Toraja. Sedangkan 22 kabupaten/kota sisanya, masuk zona oranye atau risiko sedang.
Ketua Tim Ahli Satgas Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin berharap, pemerintah daerah untuk lebih serius dalam upaya pengendalian kasus Covid-19. Menurutnya, peningkatan kasus yang terjadi signifikan berpotensi membawa Sulsel bisa kembali pada zona darurat.
Baca Juga: Antisipasi Varian Baru COVID-19, Gubernur Sulsel Dukung Kebijakan Pembatasan WNA
“Semua pihak harus mengambil peran dan disiplin protokol kesehatan harus diperketat. Konsolidasi antarwilayah juga perlu dilakukan," sebut Ridwan.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini mengakui, upaya menekan laju penularan virus Corona butuh penanganan ekstra keras. Kebijakan pembatasan pergerakan populasi dianggap salah satu alternatif yang efektif untuk hal itu.
“Situasi Covid-19 sekarang mengalami pertumbuhan hampir tidak terkendali. Karena itu diperlukan tindakan ekstra untuk pembatasan pergerakan populasi, termasuk pembatasan jam kerja,” paparnya.
Berdasarkan data peta zona resiko Satgas Covid-19 per tanggal 27 Desember 2020, hanya ada 2 daerah yang masuk zona kuning atau risiko rendah, yakni Bulukumba dan Tana Toraja. Sedangkan 22 kabupaten/kota sisanya, masuk zona oranye atau risiko sedang.
Ketua Tim Ahli Satgas Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin berharap, pemerintah daerah untuk lebih serius dalam upaya pengendalian kasus Covid-19. Menurutnya, peningkatan kasus yang terjadi signifikan berpotensi membawa Sulsel bisa kembali pada zona darurat.
Baca Juga: Antisipasi Varian Baru COVID-19, Gubernur Sulsel Dukung Kebijakan Pembatasan WNA
“Semua pihak harus mengambil peran dan disiplin protokol kesehatan harus diperketat. Konsolidasi antarwilayah juga perlu dilakukan," sebut Ridwan.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini mengakui, upaya menekan laju penularan virus Corona butuh penanganan ekstra keras. Kebijakan pembatasan pergerakan populasi dianggap salah satu alternatif yang efektif untuk hal itu.
“Situasi Covid-19 sekarang mengalami pertumbuhan hampir tidak terkendali. Karena itu diperlukan tindakan ekstra untuk pembatasan pergerakan populasi, termasuk pembatasan jam kerja,” paparnya.
Lihat Juga :
