Vaksin COVID-19, Gubernur Banten Usul Anak Sekolah dan Guru Diutamakan

SERANG - Bantuan vaksin COVID-19 Sinovac untuk Provinsi Banten belum menemui titik terang. Kuota yang ditentukan pada awal akan mendapatkan 8,1 juta kabarnya akan mengalami penyusutan hingga 1,5 juta.

Gubernur Banten, Wahidin Halim , mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan bantuan vaksin COVID-19 akan didistribusikan ke Banten. "Katanya dulu 8 juta, tapi kabar terakhir kita dapat 1,5 juta,” katanya kepada awak media, Rabu (23/12/2020).

(Baca juga: Penumpang Membeludak, Bandara Ngurah Rai Tambah Fasilitas Rapid Test Antigen)

Orang nomor satu di Banten itu merasa galau dan didiskriminasi lantaran tidak dapat divaksin karena faktor usia lebih dari 59 tahun. Menurutnya, seharusnya vaksin itu dilihat dari asas manfaatnya dan bisa untuk siapa saja.

(Baca juga: Risma Rangkap Jabatan, Pengamat Hukum Tata Negara: Apa yang Mau Dipertahankan?)

“Saya belum tahu vaksin itu, saya termasuk yang nggak divaksin nanti. Diskriminasi, diatas (usia) 59 (tahun) tidak divaksin katanya. Jangan dibeda-bedain ngapa, saya tersinggung. Iya orang pada divaksin biar nyaman, galau kan nggak gini juga, kalau saya bukan stigmanya tapi manfaatnya,” ungkapnya.

Jika bisa, pria yang kerap disapa WH itu mengusulkan vaksin diprioritaskan untuk anak sekolah. Sehingga, mereka aman untuk menggelar tatap muka. “Saya usul anak sekolah diutamakan dan guru. Saya usulkan Dinkes, anak sekolah diprioritaskan,” paparnya.

Di tempat yang sama, Jubir satgas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, vaksin Corona jenis Sinovac tidak dapat diberikan kepada masyarakat yang di bawah usia 18 tahun dan di atas 59 tahun. Orang yang telah disuntik vaksin sebanyak 2 kali akan aman selama satu tahun.

“Kalau vaksin Sinovac untuk usia di atas 18 tahun sampai 59 tahun. Aman untuk jangka waktu satu tahun dua kali vaksin. Vaksin tidak boleh untuk dibawah usia 18 tahun,” jelasnya.

Ati yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten itu menerangkan, kebijakan bantuan vaksin tidak dapat diduga-duga. Mengingat, kondisi kesediaan vaksin yang ada di produksinya, masih belum pasti.

“Jadi yang awalnya 8 juta itu gratis, tapi kemudian ditetapkan yang kedua berubah 1,5 juta gratis dan 3,9 juta untuk mandiri. Namun kemarin tiga hari yang lalu kepala dinas provinsi dikumpulkan kembali wacana untuk digratiskan ke posisi yang sama,” terangnya.

Ia menuturkan, bantuan vaksin yang pertama akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Sejauh ini, data terkait tenaga kesehatan telah terinput di sistem informasi. Fungsinya, tenaga kesehatan yang sudah di vaksin dan belum dapat dilihat secara jelas.

“Namun untuk Januari nanti itu baru untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 ribu. Saat ini para tenaga kesehatan memiliki informasi sitem kesehatan SDM yang sedang diisi oleh mereka itu semua. Nanti dari informasi itulah akan ketahuan mana saja tenaga kesehatan yang dilakukan vaksinasi dan mana yang mereka tidak dilakukan vaksinasi. Karena di situ ada riwayat kesehatannya,” tuturnya.