Audensi dengan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, KPK Desak Pusat Usut Tuntas Penembakan Anggota FPI
Rabu, 23 Desember 2020 - 17:36 WIB
loading...
Koordinator lapangan KPK Jabar Ahmad Jundi. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) Jawa Barat mendesak pemerintah pusat mengusut tuntas kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI).
Desakan tersebut disampaikan KPK Jabar dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (23/12/2020).
Koordinator lapangan KPK Jabar Ahmad Jundi menuturkan, awalanya, pihaknya berencana menggelar aksi di depan Gedung Sate.
Namun, karena pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan, pihaknya memutuskan berkomunikasi dengan Uu Ruzhanul Ulum untuk beraudiensi.
"Kami tidak hanya ingin eksistensi saja di depan Gedung Sate, maka kami putuskan audiensi karena terpenting tujuan aksi kami terssampaikan," katanya seusai audiensi.
Menurut dia, kasus penembakan laskar KPI tersebut hingga kini belum menemui titik terang. Pasalnya, kata dia, pihak yang melakukan investigasi kurang independen.
Oleh karenanya, melalui Uu Ruzhanul Ulum, pihaknya meminta Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan DPRD Jabar mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk membentuk tim adhoc dan tim pencari fakta independen, sehingga kasus tersebut dapat cepat dituntaskan.
"Pemecahan kasus ini sangat lambat, sekarang sudah berminggu-minggu belum juga ada itikad baik pemerintah untuk membuat tim pencari fakta independen," katanya.
Pihaknya juga menilai, tim pencari fakta dan data terkait kasus tersebut berat sebelah. Pasalnya, olah tempat kejadian perkara (TKP) hanya dilakukan kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Seharusnya ada pihak lain yang terlibat, misalnya mereka yang selama ini dianggap menghalangi 'kepolisian'," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul menyambut baik audiensi yang dilakukan. Tanpa adanya aksi, kata Uu, maka protokol kesehatan di tengah pandemik COVID-19 bisa berjalan dengan baik.
Dia menuturrkan, kedatangan KPK Jabar untuk melakukan aksi atau audiensi merupakan hal wajar. Pasalnya, ketika agama tersakiti atau dihina, maka aksi seperti ini akan terjadi.
(Baca juga: 6 ‘Anak Asuh’ Mami Alona dari Model, Artis, Pramugari hingga Pegawai Bank Bakal Diperiksa)
Namun, Uu berharap agar setiap hal yang ingin disampaikan bisa dilakukan sesuai aturan berlaku. "Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang salah, mari bersama-sama kita koreksi," ujarnya.
(Baca juga: 9 Panti Asuhan Dapat Bantuan Paket Makanan dari Warga Bandung)
Atas pernyataan sikap yang disampaikan, Uu pun akan berkoordinasi dengan Gubernur Ridwan Kamil. Jika aspirasi KPK Jabar tersebut memang harus disampaikan, pihaknya siap menghadap pemerintah pusat dan DPR RI untuk memberikan masukan tersebut. "Yang penting saya harap semua pihak bisa menjaga kesatuan dan persatuan," katanya.
Desakan tersebut disampaikan KPK Jabar dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (23/12/2020).
Koordinator lapangan KPK Jabar Ahmad Jundi menuturkan, awalanya, pihaknya berencana menggelar aksi di depan Gedung Sate.
Namun, karena pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan, pihaknya memutuskan berkomunikasi dengan Uu Ruzhanul Ulum untuk beraudiensi.
"Kami tidak hanya ingin eksistensi saja di depan Gedung Sate, maka kami putuskan audiensi karena terpenting tujuan aksi kami terssampaikan," katanya seusai audiensi.
Menurut dia, kasus penembakan laskar KPI tersebut hingga kini belum menemui titik terang. Pasalnya, kata dia, pihak yang melakukan investigasi kurang independen.
Oleh karenanya, melalui Uu Ruzhanul Ulum, pihaknya meminta Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan DPRD Jabar mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk membentuk tim adhoc dan tim pencari fakta independen, sehingga kasus tersebut dapat cepat dituntaskan.
"Pemecahan kasus ini sangat lambat, sekarang sudah berminggu-minggu belum juga ada itikad baik pemerintah untuk membuat tim pencari fakta independen," katanya.
Pihaknya juga menilai, tim pencari fakta dan data terkait kasus tersebut berat sebelah. Pasalnya, olah tempat kejadian perkara (TKP) hanya dilakukan kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Seharusnya ada pihak lain yang terlibat, misalnya mereka yang selama ini dianggap menghalangi 'kepolisian'," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul menyambut baik audiensi yang dilakukan. Tanpa adanya aksi, kata Uu, maka protokol kesehatan di tengah pandemik COVID-19 bisa berjalan dengan baik.
Dia menuturrkan, kedatangan KPK Jabar untuk melakukan aksi atau audiensi merupakan hal wajar. Pasalnya, ketika agama tersakiti atau dihina, maka aksi seperti ini akan terjadi.
(Baca juga: 6 ‘Anak Asuh’ Mami Alona dari Model, Artis, Pramugari hingga Pegawai Bank Bakal Diperiksa)
Namun, Uu berharap agar setiap hal yang ingin disampaikan bisa dilakukan sesuai aturan berlaku. "Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang salah, mari bersama-sama kita koreksi," ujarnya.
(Baca juga: 9 Panti Asuhan Dapat Bantuan Paket Makanan dari Warga Bandung)
Atas pernyataan sikap yang disampaikan, Uu pun akan berkoordinasi dengan Gubernur Ridwan Kamil. Jika aspirasi KPK Jabar tersebut memang harus disampaikan, pihaknya siap menghadap pemerintah pusat dan DPR RI untuk memberikan masukan tersebut. "Yang penting saya harap semua pihak bisa menjaga kesatuan dan persatuan," katanya.
(boy)
Lihat Juga :
