Gubernur Sumsel Sebut Pelanggar PSBB Jalani Sidang di Tempat
Rabu, 13 Mei 2020 - 22:20 WIB
loading...
Gubernur Sumsel memperkirakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di dua kota yakni Palembang dan Prabumulih akan diterapkan pasca Idul Fitri.
A
A
A
PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, memperkirakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dua kota yakni Palembang dan Prabumulih akan diterapkan pasca Idul Fitri.
Lamanya penerapan PSBB tersebut dikarenakan Pemkot Palembang dan Prabumulih harus mempersiapkan dasar hukum serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah hingga memikirkan sanksi bagi para pelanggar.
Namun saat ini dirinya tetap berfokus pada penurunan sebaran COVID-19. "Kita lihat nanti di lapangan, apakah ada yang melanggar. Sanksinya tergantung kesalahan, apakah denda atau ada aturan dari penegak hukum. Seperti yang dikatakan Gubernur tadi bisa dilakukan sidang ditempat. Tapi sekarang yang penting upaya kita menurunkan jumlah kasus," ujarnya, Rabu (13/05/2020).
Harnojoyo mengatakan, sebelum PSBB dilaksanakan dirinya harus menyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) ke Gubernur Sumsel. Setelah disetujui, maka terbitlah Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaan PSBB.
Untuk penyerahan rancangan Perwali COVID-19 Palembang, Pemkot Palembang diberi waktu satu minggu kedepan atau lama H-2 lebaran. Sebelum menyerahkan rancangan aturan, Harjonoyo memastikan pihaknya akan membahas penerapan PSBB secara fleksibel.
Lamanya penerapan PSBB tersebut dikarenakan Pemkot Palembang dan Prabumulih harus mempersiapkan dasar hukum serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah hingga memikirkan sanksi bagi para pelanggar.
Namun saat ini dirinya tetap berfokus pada penurunan sebaran COVID-19. "Kita lihat nanti di lapangan, apakah ada yang melanggar. Sanksinya tergantung kesalahan, apakah denda atau ada aturan dari penegak hukum. Seperti yang dikatakan Gubernur tadi bisa dilakukan sidang ditempat. Tapi sekarang yang penting upaya kita menurunkan jumlah kasus," ujarnya, Rabu (13/05/2020).
Harnojoyo mengatakan, sebelum PSBB dilaksanakan dirinya harus menyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) ke Gubernur Sumsel. Setelah disetujui, maka terbitlah Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaan PSBB.
Untuk penyerahan rancangan Perwali COVID-19 Palembang, Pemkot Palembang diberi waktu satu minggu kedepan atau lama H-2 lebaran. Sebelum menyerahkan rancangan aturan, Harjonoyo memastikan pihaknya akan membahas penerapan PSBB secara fleksibel.
Lihat Juga :
