Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS, Kritik Pemprov Jabar dan Desak Lanjutkan Bansos COVID-19
Sabtu, 19 Desember 2020 - 09:45 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Haru, RPJMD Jabar 2018-2023 harus ada perubahan mengingat situasi pandemi COVID-19 masih panjang. "Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik, seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta command center. Seharusnya, apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 harus dimaksimalkan," paparnya.
Haru juga menilai bahwa saat ini, kebijakan Pemprov Jabar belum maksimal berpihak kepada rakyat. "Saya berharap, anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis. Bagaimanapun, fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat pandemi ini," tegasnya lagi.
Karenanya, Fraksi PKS DPRD Jabar pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengeluarkan kebijakan melanjutkan bansos bagi warga terdampak pandemi COVID-19 pada 2021 mendatang. "Di pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak? Harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas Haru lagi.
(Baca juga: Curi Tanaman Hias, Remaja di Medan Menangis Histeris Saat Dipertemukan dengan Ibunya )
Apalagi, kata Haru, dalam anggaran pembangunan Jabar 2021 tidak ada recofusing maksimal untuk penanganan COVID-19 . Haru kembali menekankan bahwa penanganan COVID-19 harus maksimal karena jumlah penduduk di Jabar sangat besar, bahkan tertinggi di Indonesia.
"Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar terkait vaksin COVID-19 didengar pemerintah pusat. Seharusnya tentang penanganan COVID-19 ini didengar di Jabar," katanya.
"Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah yang saat ini masih dibahas ditingkat pansus (panitia khusus) sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," tandas Haru.
Haru juga menilai bahwa saat ini, kebijakan Pemprov Jabar belum maksimal berpihak kepada rakyat. "Saya berharap, anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis. Bagaimanapun, fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat pandemi ini," tegasnya lagi.
Karenanya, Fraksi PKS DPRD Jabar pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengeluarkan kebijakan melanjutkan bansos bagi warga terdampak pandemi COVID-19 pada 2021 mendatang. "Di pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak? Harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas Haru lagi.
(Baca juga: Curi Tanaman Hias, Remaja di Medan Menangis Histeris Saat Dipertemukan dengan Ibunya )
Apalagi, kata Haru, dalam anggaran pembangunan Jabar 2021 tidak ada recofusing maksimal untuk penanganan COVID-19 . Haru kembali menekankan bahwa penanganan COVID-19 harus maksimal karena jumlah penduduk di Jabar sangat besar, bahkan tertinggi di Indonesia.
"Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar terkait vaksin COVID-19 didengar pemerintah pusat. Seharusnya tentang penanganan COVID-19 ini didengar di Jabar," katanya.
"Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah yang saat ini masih dibahas ditingkat pansus (panitia khusus) sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," tandas Haru.
Lihat Juga :
