Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS, Kritik Pemprov Jabar dan Desak Lanjutkan Bansos COVID-19
loading...
Ketua DPW PKS Jabar, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu dalam Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - DPW Partai Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, mengkritisi kebijakan Pemprov Jabar yang tidak melanjutkan program bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi COVID-19 pada 2021 mendatang.
(Baca juga: Tolak Rapid Test di Pelabuhan Bakauheni, Ratusan Massa Pendukung Habib Rizieq Gagal ke Jakarta )
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar dalam menyikapi pembangunan Jabar selama satu tahun ke belakang yang digelar secara online melalui webinar Zoom meeting, Jumat (18/12/2020) petang.
Ketua DPW PKS Jabar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menegaskan bahwa PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini.
Dalam paparannya, Haru menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai penyusunan sembilan rancangan peraturan daerah (raperda) yang menurutnya berpihak kepada rakyat.
"Lima raperda sudah selesai. Ada tiga (raperda) lagi saat ini, termasuk salah satunya Raperda RPJMD (rancangan pembangunan jangka menengah daerah) karena terjadinya pandemi COVID-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," beber Haru.
(Baca juga: Banjir Rendam Ribuan Rumah di Pamekasan, Warga Divakuasi ke Tempat Aman )
Menurut Haru, RPJMD Jabar 2018-2023 harus ada perubahan mengingat situasi pandemi COVID-19 masih panjang. "Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik, seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta command center. Seharusnya, apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 harus dimaksimalkan," paparnya.
Haru juga menilai bahwa saat ini, kebijakan Pemprov Jabar belum maksimal berpihak kepada rakyat. "Saya berharap, anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis. Bagaimanapun, fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat pandemi ini," tegasnya lagi.
Karenanya, Fraksi PKS DPRD Jabar pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengeluarkan kebijakan melanjutkan bansos bagi warga terdampak pandemi COVID-19 pada 2021 mendatang. "Di pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak? Harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas Haru lagi.
(Baca juga: Tolak Rapid Test di Pelabuhan Bakauheni, Ratusan Massa Pendukung Habib Rizieq Gagal ke Jakarta )
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar dalam menyikapi pembangunan Jabar selama satu tahun ke belakang yang digelar secara online melalui webinar Zoom meeting, Jumat (18/12/2020) petang.
Ketua DPW PKS Jabar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menegaskan bahwa PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini.
Dalam paparannya, Haru menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai penyusunan sembilan rancangan peraturan daerah (raperda) yang menurutnya berpihak kepada rakyat.
"Lima raperda sudah selesai. Ada tiga (raperda) lagi saat ini, termasuk salah satunya Raperda RPJMD (rancangan pembangunan jangka menengah daerah) karena terjadinya pandemi COVID-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," beber Haru.
(Baca juga: Banjir Rendam Ribuan Rumah di Pamekasan, Warga Divakuasi ke Tempat Aman )
Menurut Haru, RPJMD Jabar 2018-2023 harus ada perubahan mengingat situasi pandemi COVID-19 masih panjang. "Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik, seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta command center. Seharusnya, apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 harus dimaksimalkan," paparnya.
Haru juga menilai bahwa saat ini, kebijakan Pemprov Jabar belum maksimal berpihak kepada rakyat. "Saya berharap, anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis. Bagaimanapun, fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat pandemi ini," tegasnya lagi.
Karenanya, Fraksi PKS DPRD Jabar pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengeluarkan kebijakan melanjutkan bansos bagi warga terdampak pandemi COVID-19 pada 2021 mendatang. "Di pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak? Harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas Haru lagi.
Lihat Juga :
