Dilantik Jadi Pj Wali Kota, Prof Yusran Siap Bersinergi Bangun Makassar

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, melantik Prof Yusran Yusuf sebagai Penjabat Wali Kota Makassar yang baru menggantikan Iqbal Suhaeb. Pelantikan itu berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2020) siang ini.

Prof Yusran menegaskan siap bekerja dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam membangun Makassar. "Termasuk siap dikritik, kita mau bangun sinergitas. Itu lebih dahsyat daripada jalan sendiri-sendiri, saya selalu menganggap ini adalah amanah, nah nanti di ujung dilihat," katanya

Langkah awal, Prof Yusran menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi kinerja OPD. Semua itu dilakukan guna merespons harapan Gubernur Sulsel yang menginginkan adanya percepatan kinerja, termasuk dalam penanangan covid-19.

Prof Yusran yang juga Kepala Bappeda Sulsel sekaligus Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menyampaikan optimismenya menjalankan roda pemerintahan Kota Makassar. Untuk itu, pihaknya akan membangun sinergi dan komunikasi dengan DPRD dan pers selaku pihak yang mengawal pemerintahan.

Baca Juga: Timsel Janji Setor 3 Nama Calon Direksi Sebelum Pergantian Tahun

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, pada kesempatan itu mengucapkan selamat kepada Prof Yusran yang kini didaulat menjadi orang nomor satu di Kota Makassar.

Rudianto berharap pucuk kepemimpinan baru ini dapat bergerak cepat, terutama dalam menangani berbagai problema di Makassar "(Semoga) segala permasalahan yang selama ini ribut di masyarakat bisa secepatnya dituntaskan termasuk masalah logistik," ujarnya.

Ia melanjutkan komunikasi memang merupakan bagian penting yang mesti dilakukan pihak eksekutif dengan legislatif. Muaranya agar roda pemerintahan berjalan baik dan segala keputusan benar-benar pro-rakyat.

"Gubernur tadi mengulang tiga kali sinergi, sinergi, sinergi dengan seluruh stakeholder, Forkopimda, temasuk di antaranya DPRD. Makassar ini dibangun tidak bisa jalan sendiri harus bersama-sama," ujarnya.

Dia menjelaskan seyogyanya kebijakan-kebijakan apapun harus senantiasa dikonsultasikan agar kebijakan itu bisa mendapatkan dukungan penuh tanpa adanya riak-riak.