Peduli HAM, Indah Putri Indriani Dapat Penghargaan dari Kemenkumham RI
loading...
Bupati Indah Putri Indriani menerima penghargaan dari Kemenkumham RI. Penghargaan diserahkan Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah. Foto: Humas Pemkab Luwu Utara
A
A
A
MAKASSAR - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP) kembali menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan itu diterima langsung IDP di Hotel Claro, Makassar, Senin (14/12/2020).
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kepada sejumlah kepala daerah dalam rangka memperingati hari hak asasi manusia (HAM) sedunia tahun 2020.
"Banyak kriteria yang menjadi penilaian Kemenkumham RI , bagaimana pemenuhan hak asasi dalam kehidupan sehari hari, seperti pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, tenaga kerja dan beberapa kriteria lainya. Jadi kriterianya tidak mudah," kata Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Sulsel, Harun Sulianto, usai penyerahan penghargaan di Hotel Claro Makassar.
Selain itu, lanjut Harun, kementerian juga melihat bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia kepada kaum perempuan, lansia dan anak-anak melalui program, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat.
"Jadi kita lihat juga program pemerintah setempat, bagaimana kebijakan mereka, apa yang dilakulan untuk pemenuhan hak-hak mereka. Programnya efektif atau tidak," pungkasnya.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP) menyampaikan, bahwa salah satu komitmen Pemkab Luwu Utara adalah bagaimana setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia .
Saat ini kata Indah, Luwu Utara masih dalam kondisi pemulihan dampak banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan.
"Nah di masa pemulihan ini, pemerintah selalu berupaya, agar semua korban banjir kemarin mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah, itu hak mereka juga. Yang kehilangan tempat tinggal, kita bangunkan hunian baru, bantuan logistik, sampai uang tunai kita selalu upayakan. Itu juga salah satu pemenuhan hak mereka," pungkasnya.
"Dengan penghargaan dari Kemenkumham ini, semoga menambah semangat pemerintah Luwu Utara , dalam melakukan pemenuhan hak masyarakat Luwu Utara," tutup Indah.
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kepada sejumlah kepala daerah dalam rangka memperingati hari hak asasi manusia (HAM) sedunia tahun 2020.
"Banyak kriteria yang menjadi penilaian Kemenkumham RI , bagaimana pemenuhan hak asasi dalam kehidupan sehari hari, seperti pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, tenaga kerja dan beberapa kriteria lainya. Jadi kriterianya tidak mudah," kata Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Sulsel, Harun Sulianto, usai penyerahan penghargaan di Hotel Claro Makassar.
Selain itu, lanjut Harun, kementerian juga melihat bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia kepada kaum perempuan, lansia dan anak-anak melalui program, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat.
"Jadi kita lihat juga program pemerintah setempat, bagaimana kebijakan mereka, apa yang dilakulan untuk pemenuhan hak-hak mereka. Programnya efektif atau tidak," pungkasnya.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP) menyampaikan, bahwa salah satu komitmen Pemkab Luwu Utara adalah bagaimana setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia .
Saat ini kata Indah, Luwu Utara masih dalam kondisi pemulihan dampak banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan.
"Nah di masa pemulihan ini, pemerintah selalu berupaya, agar semua korban banjir kemarin mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah, itu hak mereka juga. Yang kehilangan tempat tinggal, kita bangunkan hunian baru, bantuan logistik, sampai uang tunai kita selalu upayakan. Itu juga salah satu pemenuhan hak mereka," pungkasnya.
"Dengan penghargaan dari Kemenkumham ini, semoga menambah semangat pemerintah Luwu Utara , dalam melakukan pemenuhan hak masyarakat Luwu Utara," tutup Indah.
(luq)
Explore More